Kementerian Perindustrian menolak ketentuan mengenai penyeragaman kemasan rokok yang tercantum dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Merrijantij Punguan Pintaria, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin, meminta agar bab tentang standardisasi kemasan dihapus dari draf Permenkes tersebut.
Menurut Merrijantij, pengaturan yang dimaksud tidak semestinya memuat upaya menyeragamkan seluruh kemasan produk rokok.
Kemenperin berpendapat regulasi teknis seharusnya fokus pada ketentuan desain dan penempatan peringatan kesehatan di bungkus rokok, bukan menghilangkan keberagaman kemasan.
Aspek teknis yang dianggap perlu diatur meliputi desain peringatan kesehatan, tulisan, jumlah gambar, ukuran, dan posisi penempatan pada kemasan.
Pengaturan tersebut dianggap penting karena luas area peringatan kesehatan pada kemasan dinaikkan dari 40 persen menjadi 50 persen.
Merrijantij memperingatkan perlunya kepastian aturan menjelang implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 yang mulai berlaku secara implementatif pada 26 Juli 2026.
Ia menekankan bahwa keterlambatan keluarnya aturan teknis berisiko menimbulkan kekosongan kebijakan bagi industri hasil tembakau.
Kemenperin juga menyoroti rencana pembatasan kadar nikotin dan tar sebagai isu terpisah dalam rancangan regulasi turunan.
Dalam hal ini, pihaknya menunjuk keberadaan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang selama ini menjadi acuan pelaku usaha dan pemangku kepentingan.
Kemenperin mengusulkan agar penetapan batas maksimum nikotin dan tar dilakukan melalui kajian komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Merrijantij menyarankan koordinasi kajian tersebut berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Ia menilai target kadar nikotin 1 miligram dan tar 10 miligram kemungkinan baru dapat dicapai dalam jangka waktu sekitar 30 tahun.
Pemerintah Kabupaten Temanggung menyatakan sikap serupa terhadap rancangan aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024.
Bupati Temanggung, Agus Setyawan, menyatakan kekhawatiran bahwa pembatasan kadar nikotin dan tar serta penyamaan bungkus dapat berdampak pada rantai pasok dan kesejahteraan petani tembakau.
Menurut Agus, meskipun kebijakan itu tidak langsung menyasar petani, dampaknya berpotensi menurunkan penyerapan hasil panen dan pasokan bahan baku dari petani tembakau.
Pemkab Temanggung telah menyampaikan penolakan resmi terhadap rancangan aturan tersebut kepada Kemenko PMK, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Pertanian beberapa bulan lalu sebagai bentuk aspirasi daerah.







