Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya kepatuhan pelaporan data berkala melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan Kementerian Perindustrian yang mengevaluasi kepatuhan pelaku industri terhadap kewajiban pelaporan.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan hasil evaluasi Rapim menunjukkan masih banyak perusahaan yang belum memperbarui laporan.
Febri menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.
Kewajiban penyampaian data melalui SIINas diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025.
Temuan rapat juga mengindikasikan bahwa penginputan data di lapangan kerap diserahkan kepada pihak ketiga atau konsultan sehingga menimbulkan keraguan terhadap akurasi data.
Menurut Febri, ketersediaan data industri yang mutakhir dan akurat sangat krusial bagi perumusan kebijakan yang pro-bisnis.
Pemda dan pusat membutuhkan data riil dari pelaku usaha agar dapat merancang perlindungan serta kebijakan insentif yang tepat sasaran.
Kemenperin akan menegakkan pendekatan kombinasi sanksi dan insentif untuk mendisiplinkan pelaku usaha.
Perusahaan yang patuh dan aktif memperbarui data akan diprioritaskan dalam fasilitasi layanan serta program pembinaan pemerintah.
Febri mengibaratkan prinsip itu dengan ungkapan, “help me to help you”.
Selain isu pelaporan SIINas, Rapim juga menyoroti adanya perusahaan industri yang menolak berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan BPS.
Kemenperin menyatakan telah mengantongi data perusahaan-perusahaan yang menolak didata oleh petugas sensus.
Febri menilai penolakan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan (non-compliance) terhadap regulasi yang berlaku.
Regulasi yang dirujuk antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Menteri Perindustrian menginstruksikan seluruh unit pembina industri untuk membina perusahaan yang menolak Sensus Ekonomi 2026.
Pembinaan bertujuan agar pelaku usaha memahami kewajiban hukumnya dan menyerahkan data valid serta akurat demi keberhasilan sensus.
Febri mengimbau seluruh pelaku industri nasional bersikap terbuka dan kooperatif terhadap petugas sensus.
Ia menekankan bahwa data yang diberikan pelaku industri menjadi fondasi penyusunan kebijakan untuk mencapai pertumbuhan industri nasional yang berkualitas dan berkelanjutan.
Kemenperin terus mempercepat digitalisasi sektor industri melalui SIINas sebagai upaya memperbaiki pengelolaan data.
Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, SIINas berperan sebagai platform terintegrasi untuk pengelolaan, penyampaian, dan penyebaran data industri.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025 mewajibkan setiap perusahaan dan kawasan industri menyampaikan data berkala melalui SIINas.
Jenis data yang wajib dilaporkan mencakup identitas perusahaan, kapasitas produksi, tenaga kerja, bahan baku, serta realisasi produksi.







