Kementerian Perindustrian memperketat serangkaian kebijakan strategis untuk menjamin kelangsungan pertumbuhan sektor industri di tengah tekanan global.
Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026.
Febri menyatakan bahwa meskipun fondasi industri nasional masih kuat, kondisi saat ini menuntut langkah kebijakan yang lebih tajam agar sektor manufaktur dapat kembali memasuki fase ekspansi.
Ia menjelaskan bahwa indeks PMI pada Juni mengalami tekanan akibat melemahnya permintaan baru dari pasar domestik dan ekspor, serta kenaikan biaya produksi.
Untuk meredam beban tersebut, pemerintah memprioritaskan kebijakan yang menurunkan biaya operasional industri sehingga aktivitas manufaktur dapat pulih.
Salah satu instrumen yang terus diperkuat adalah implementasi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Menurut Febri, HGBT telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi produksi dan menjaga daya saing produk manufaktur Indonesia.
Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya penguatan berkelanjutan pada implementasi HGBT agar manfaatnya terserap lebih optimal oleh seluruh industri penerima.
Pemerintah juga menurunkan harga liquefied natural gas hasil regasifikasi untuk sektor industri menjadi 13 dolar Amerika Serikat per MMBTU.
Langkah penyesuaian harga tersebut diarahkan untuk mempertahankan daya saing pelaku usaha dan sekaligus mengurangi risiko terjadinya pemutusan hubungan kerja.
Febri menilai penetapan harga gas industri pada level ini merupakan “angin segar” bagi sektor manufaktur dan dapat menjadi solusi untuk mengembalikan PMI Manufaktur ke jalur ekspansi dalam beberapa bulan mendatang.
Selain kebijakan harga energi, perlindungan terhadap industri domestik dinilai semakin penting di tengah persaingan global yang intens.
Pemerintah akan memperkuat kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif menghadapi langkah ekspansif negara-negara pesaing.







