Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengarahkan fokus kebijakan pembangunan industri tahun 2027 pada akselerasi hilirisasi, penerapan industri hijau, serta perluasan pasar ekspor.
Kebijakan itu juga mencakup pengembangan industri bernilai tambah tinggi, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya saing industri nasional.
Arah kebijakan tersebut disampaikan saat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 2027 bersama Komisi VII DPR RI.
Langkah yang diusulkan Kementerian Perindustrian selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Dalam RKP 2027, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,8 persen.
Sementara itu, pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur ditargetkan 5,86 persen, sedikit di atas target pertumbuhan ekonomi.
Pernyataan resmi disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan prioritas diarahkan pada percepatan hilirisasi dan pengembangan sektor-sektor manufaktur bernilai tambah tinggi.
Langkah lain yang dikedepankan adalah peningkatan daya saing industri padat karya dan proses transformasi menuju praktik industri yang ramah lingkungan.
Agus menegaskan bahwa implementasi agenda ini membutuhkan dukungan kebijakan dan pembiayaan yang memadai agar pelaksanaannya optimal.
Soal kinerja, Kementerian menyoroti pertumbuhan industri pengolahan nonmigas (IPNM) pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,32 persen secara tahunan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,29 persen.
Nilai tambah manufaktur Indonesia juga menunjukkan hasil positif; menurut data World Bank yang dirilis pada 2025, Manufacturing Value Added tercatat 275,61 miliar dolar AS.
Indonesia naik ke peringkat ke-12 dunia pada 2025 dari posisi ke-13 pada 2024, dan menjadi negara dengan penciptaan nilai tambah manufaktur tertinggi di ASEAN.
Dari sisi kapasitas, utilitas industri pengolahan nonmigas (IPNM) saat ini berada pada angka 64,8 persen.
Kementerian menilai tingkat utilitas tersebut perlu ditingkatkan ke kisaran minimal 70 persen atau lebih untuk memaksimalkan pemanfaatan kapasitas nasional.







