Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (Ditjen HEKSP) dibentuk untuk memperkuat kegiatan diplomasi ekonomi Indonesia di kancah internasional.
Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, Dirjen HEKSP Kementerian Luar Negeri, menyatakan unit ini merupakan inisiatif dari Menteri Luar Negeri yang tidak hanya dirumuskan tetapi juga dilaksanakan secara nyata.
Tumpal menyampaikan pernyataan tersebut saat ditemui di Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026.
Menurutnya, pendirian Ditjen HEKSP mencerminkan komitmen Kementerian Luar Negeri untuk menempatkan diplomasi ekonomi sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan dan prioritas nasional.
Pelaksanaan diplomasi ekonomi, kata Tumpal, dilakukan melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan, sinergi antarinstansi, serta pendekatan yang saling melengkapi.
Langkah itu dimaksudkan untuk memperkuat kepentingan nasional sekaligus mengangkat posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang dapat dipercaya di tingkat global.
Salah satu fokus Ditjen HEKSP adalah diversifikasi pasar dengan membuka akses ke pasar baru, termasuk upaya negosiasi perjanjian perdagangan bebas.
Tumpal mencontohkan negoisasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius yang saat ini masih berlangsung sebagai bagian dari upaya memperluas akses pasar.
Di sektor ekonomi kreatif, Kemlu menjalankan kerja sama intensif dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong pengembangan dan promosi industri kreatif Indonesia.
Indonesia juga aktif mengusulkan resolusi terkait ekonomi kreatif di forum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bagian dari diplomasi norma dan kebijakan global.
Ditjen HEKSP resmi dibentuk melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025 dan mulai beroperasi sejak September 2025.
Mandat unit eselon I ini meliputi perumusan, pelaksanaan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan hubungan ekonomi luar negeri serta kerja sama pembangunan internasional.
Untuk menjalankan tugasnya, Ditjen HEKSP didukung oleh empat direktorat: perdagangan internasional; investasi dan ekonomi kreatif; sumber daya dan industrialisasi; serta kerja sama pembangunan internasional.







