Kementerian Hukum (Kemenkum) kembali menerapkan pemungutan suara elektronik untuk menentukan kepala kantor wilayah.
Metode e-voting itu digunakan dalam seleksi yang melibatkan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.
Pelaksanaan berlangsung pada Rabu, 9 September 2026.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan langkah ini merupakan bagian dari uji coba pengembangan manajemen talenta di lingkungan Kemenkum.
Menurut Menkum, mekanisme elektronik memberi kesempatan kepada pegawai untuk ikut menilai kandidat yang akan bekerja bersama mereka.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses maupun hasil dari mekanisme manajemen talenta tersebut.
Supratman meminta setiap pegawai memanfaatkan hak pilih secara objektif tanpa tekanan atau kepentingan lain di luar kepentingan organisasi.
Selain meminta netralitas, Menkum juga mengingatkan agar pejabat yang terpilih tidak bersikap superior terhadap bawahan.
Menurutnya, pemimpin harus membangun suasana kerja yang kondusif, terbuka terhadap masukan, dan memperlakukan seluruh pegawai secara setara.
Sebelum memberikan suara, para pegawai diberi akses ke video profil kandidat yang memuat rekam jejak dan riwayat jabatan sebagai bahan pertimbangan.
Kantor Wilayah Kemenkum Banten menjadi lokasi keempat yang menguji mekanisme e-voting.
Uji coba sebelumnya telah dilaksanakan di Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur.
Penerapan e-voting dimaksudkan untuk memperkuat manajemen talenta serta mendorong proses seleksi pemimpin yang transparan, objektif, dan partisipatif di daerah.
Harapannya, mekanisme ini akan menghasilkan pemimpin yang kompeten sekaligus mampu membangun kolaborasi dengan pegawai demi peningkatan kualitas pelayanan publik.







