Kementerian Hukum menyatakan komitmen mempercepat penyelesaian antrean permohonan paten yang menumpuk.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dalam acara Pasti Ada Solusi Special Edition pada Senin, 31 Agustus 2026.
Menurut Kemenkum, ada 6.500 permohonan paten yang belum rampung dan telah tertunda selama dua tahun terakhir.
Pemerintah menargetkan agar jumlah backlog dapat dikurangi signifikan menjelang akhir tahun 2026.
Supratman menegaskan target agar sisa backlog mencapai angka 25 persen paling lambat pada akhir tahun 2026.
Keterlambatan penyelesaian paten dilaporkan menghambat proses komersialisasi hasil riset perguruan tinggi.
Salah satu contoh disampaikan perwakilan Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi Institut Teknologi Bandung, Yuni Kulsum, yang mengeluhkan kendala terkait paten.
Sebagai respons, Direktorat Paten Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang menyiapkan strategi percepatan pemeriksaan.
Andrieansjah, Direktur Paten Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, mengatakan langkah kolaboratif dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta perguruan tinggi akan diintensifkan.
Kolaborasi ini bertujuan memperkuat kapasitas pemeriksa paten agar proses administrasi dan teknis dapat dipercepat.
Andrieansjah menambahkan bahwa Direktorat Paten sudah menjalankan program khusus untuk menuntaskan backlog sambil tetap menangani permohonan baru secara bersamaan.







