Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Kemenko PMK) memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Tiongkok untuk memajukan pendidikan vokasi dengan tujuan meningkatkan daya saing di tingkat global.
Kolaborasi ini diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga vokasi agar lebih siap menghadapi tuntutan industri masa depan yang terus berubah.
Transformasi sistem vokasi difokuskan pada penyusunan program pembelajaran yang sesuai kebutuhan industri sehingga lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan aplikatif.
Staf Ahli Bidang Sumber Daya Berkualitas Kemenko PMK, Katiman, menyatakan bahwa percepatan perubahan teknologi menuntut adaptasi cepat dalam kurikulum dan metode pembelajaran vokasi.
Perubahan di sektor industri dipicu oleh hadirnya kecerdasan artifisial, smart manufacturing, serta percepatan digitalisasi industri yang mengubah profil keterampilan yang dibutuhkan.
Menurut Katiman, pendidikan vokasi harus meninggalkan pendekatan lama dan mengadopsi model yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata dunia kerja; pernyataan itu disampaikan pada Minggu, 2 Agustus 2026.
Pemerintah melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagai landasan kebijakan transformasi tersebut.
Peraturan Presiden itu mengalihkan orientasi dari supply-driven menjadi demand-driven sehingga output pendidikan lebih selaras dengan kebutuhan pasar kerja.
Dalam praktiknya, Kemenko PMK mendorong penyelarasan kurikulum dengan dunia usaha, penerapan pembelajaran berbasis kerja, pemagangan, serta pembaruan standar kompetensi sesuai perkembangan teknologi.
Salah satu inisiatif konkret adalah peluncuran Indonesia-China Institute of Vocational Education and Excellent Engineers Program (ICVEEP) Phase II sebagai kelanjutan kerjasama pendidikan vokasi bilateral.
Fokus ICVEEP Phase II mencakup penyamaan standar kompetensi, pengembangan kurikulum bersama, dan penerapan sertifikasi profesi bertaraf internasional.
Program tersebut juga membuka jalur untuk skema dual degree serta memfasilitasi mobilitas tenaga kerja terampil antarnegara.
Katiman menekankan bahwa kemitraan internasional harus menghasilkan peningkatan mutu pembelajaran, transfer teknologi, serta penguatan kapasitas pendidik vokasi.
Kemenko PMK terus mendorong sinergi lintas kementerian, lembaga, sektor industri, dan mitra global untuk memperkuat tata kelola pendidikan vokasi secara berkelanjutan.
Tata kelola yang diharapkan berbasis kebutuhan pasar kerja dan industri sehingga menjadi fondasi pengembangan sumber daya manusia yang unggul.







