Kementerian Kesehatan menyatakan lebih dari 60 persen penduduk Indonesia masih rentan terhadap infeksi hepatitis B meskipun program imunisasi nasional untuk bayi sudah berlangsung sejak 1997.
Keberhasilan imunisasi terlihat jelas pada penurunan penularan pada anak-anak, namun beban penyakit tetap tinggi pada kelompok usia dewasa yang terkena paparan sebelum imunisasi universal diberlakukan.
dr. David H Muljono, Ketua Komite Ahli Hepatitis Kemenkes, menyampaikan bahwa Indonesia sedang mengalami pergeseran epidemiologi hepatitis B.
Pernyataan tersebut disampaikan dr. David di Jakarta, Senin.l 27 Juli 2026.
Menurut dr. David, profil antibodi pelindung (anti-HBs) menunjukkan pola bimodal.
Angka anti-HBs tinggi pada anak-anak merupakan cermin efektivitas imunisasi sejak bayi, lalu menurun pada remaja dan dewasa muda, dan kembali naik pada kelompok usia tua akibat imunitas pasca-infeksi alami.
Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 melaporkan prevalensi hepatitis B aktif (ditandai HBsAg) pada anak usia 1–4 tahun sebesar 0,1 persen.
Angka tersebut jauh di bawah target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk eliminasi hepatitis B pada anak.
Namun SKI 2023 juga memperlihatkan tantangan pada seluruh populasi.
Prevalensi HBsAg di semua kelompok umur tercatat 2,4 persen, sementara 19,7 persen penduduk memiliki bukti paparan sebelumnya berupa anti-HBc positif.
Hanya 24,3 persen penduduk menunjukkan keberadaan antibodi pelindung anti-HBs.
Lebih dari 60 persen warga tidak memiliki ketiga penanda serologi hepatitis B yaitu HBsAg, anti-HBc, maupun anti-HBs, sehingga belum pernah terinfeksi namun juga belum memiliki kekebalan.
dr. David menekankan bahwa selama penularan horizontal masih terjadi, kelompok tanpa kekebalan akan berisiko tertular saat memasuki masa remaja dan dewasa.
Oleh karena itu, strategi pencegahan tidak boleh terbatas pada imunisasi bayi saja tetapi harus mencakup perlindungan bagi kelompok usia yang lebih tua.
Rencana eliminasi hepatitis harus beralih dari fokus semata pada imunisasi ke pendekatan yang mencakup seluruh perjalanan penyakit, mulai pencegahan infeksi baru hingga pencegahan komplikasi seperti sirosis dan kanker hati.
Langkah yang disoroti meliputi perluasan skrining berbasis risiko, peningkatan akses pemeriksaan laboratorium, deteksi dini, tata laksana sesuai pedoman nasional dan WHO, pencegahan penularan dalam keluarga, serta vaksinasi catch-up bagi individu yang belum kebal.
Perkembangan ilmu juga dianggap membuka peluang lebih luas dalam pengelolaan hepatitis B kronis, dengan rujukan pada pedoman WHO 2024 yang memperluas rekomendasi terapi antivirus agar lebih banyak pasien dapat diobati sebelum berkembang menjadi sirosis atau kanker hati.
dr. David mengajak pemerintah, akademisi, organisasi profesi, dan media untuk berkontribusi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengendalian hepatitis B.
Ia menutup dengan penegasan bahwa keberhasilan menurunkan prevalensi pada anak menunjukkan bahwa eliminasi hepatitis bukanlah tujuan yang mustahil jika kebijakan berbasis bukti dijalankan konsisten dalam satu generasi.







