Kementerian Kehutanan mengubah cara menindak perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal dengan memusatkan perhatian pada pelaku utama dan aliran keuntungan, bukan sekadar menangkap pelaku di lapangan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyatakan bahwa pola perdagangan satwa liar saat ini menunjukkan karakter kejahatan terorganisasi dan lintas wilayah.
Menurut Dwi, kondisi itu menuntut strategi penegakan hukum yang melampaui ranah kehutanan semata.
Ia menegaskan pentingnya penerapan berbagai instrumen hukum secara terpadu, termasuk tindak pidana korupsi, perpajakan, kepabeanan, dan pengaturan sektor jasa keuangan.
Dwi menilai pendekatan multidoor perlu dimaksimalkan untuk membongkar struktur jaringan dan memutus aliran keuntungan dari bisnis ilegal tersebut.
Salah satu fokus utama adalah pemulihan aset (asset recovery) dan penggunaan ilmu forensik sains untuk memperkuat pembuktian dalam penyidikan.
“Penegakan hukum yang efektif tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dipidana. Melainkan dari kemampuan negara membangun pembuktian presisi berbasis ilmiah dan menghilangkan motivasi ekonomi kejahatan tersebut,” ujar Dwi lewat keterangannya, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Upaya itu mencakup penelusuran pemilik manfaat (beneficial owner) yang sesungguhnya menikmati hasil dari jaringan perdagangan ilegal.
Forum yang diselenggarakan Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan bersama program LEVERAGE merumuskan empat langkah strategis, salah satunya mendorong pembentukan Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu untuk kasus TSL ilegal berisiko tinggi dan berskala besar.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menekankan bahwa penelusuran aset dan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) menjadi bagian krusial untuk membongkar jaringan tersebut.
Rudianto menambahkan bahwa keterpaduan antarlembaga harus ditopang oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan dan penguatan wadah komunikasi bagi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
Ia juga menyarankan pembentukan tim satgas khusus yang fokus pada penanganan TPPU dan penelusuran aset sebagai bagian dari respons komprehensif.
Bersama LEVERAGE, Kementerian Kehutanan akan menerbitkan kajian yang menguraikan tantangan penyidikan tindak pidana perdagangan TSL ilegal sebagai rujukan untuk memperkuat penindakan dan memutus rantai ekonomi perdagangan satwa liar ilegal.







