Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyiapkan personel bersertifikat pilot drone untuk memperkuat sistem intelijen dan penegakan hukum di lingkungan kehutanan.
Inisiatif ini ditujukan untuk memperketat pengawasan kawasan hutan sekaligus mempercepat pengumpulan data dan alat bukti berbasis spasial guna menangani tindak kejahatan kehutanan yang semakin kompleks.
Sebanyak 46 personel Intelligence Center mengikuti bimbingan teknis penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) di Bandung Jawa Barat.
Peserta kegiatan berasal dari Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, seluruh direktorat teknis, hingga Balai Gakkum Kehutanan di berbagai daerah.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyebutkan bahwa peran drone telah berkembang menjadi alat strategis untuk mendukung operasi intelijen.
Dalam keterangan yang disampaikan Minggu, 12 Juli 2026, Dwi menekankan bahwa selain dokumentasi, drone membantu verifikasi lapangan dan penyediaan bukti yang lebih cepat melalui pemanfaatan data spasial yang akurat.
Menurut Dwi, perubahan pola kejahatan kehutanan yang terorganisir dan memanfaatkan teknologi menuntut aparat untuk mengadaptasi metode pengawasan yang lebih modern.
Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan, Yazid Nurhuda, menegaskan seluruh data hasil pemantauan drone akan diintegrasikan ke Intelligence Center.
Yazid menyatakan integrasi tersebut penting agar setiap pengambilan keputusan penegakan hukum didasarkan pada informasi yang valid dan terukur.
Materi pelatihan meliputi regulasi pengoperasian pesawat udara tanpa awak, keselamatan penerbangan, Aeronautical Decision Making, Crew Resource Management, manajemen risiko, penggunaan aplikasi SIDOPI GO, serta praktik pemetaan lapangan.
Seluruh peserta juga mengikuti uji sertifikasi untuk memperoleh kompetensi resmi sebagai pilot drone.
Pelatihan ini diselenggarakan dengan melibatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Asosiasi Pilot Drone Indonesia, serta AirNav Indonesia.
Kemenhut menilai pemanfaatan drone akan meningkatkan efektivitas deteksi dini gangguan kawasan hutan dan pengawasan terhadap aktivitas ilegal.
Teknologi ini juga dianggap membantu perencanaan operasi serta pembuktian perkara kehutanan melalui data spasial yang lebih andal.
Sebelum operasi dilaksanakan, pemetaan kondisi lapangan menggunakan drone diharapkan membuat pergerakan personel lebih efisien dan meminimalkan risiko keselamatan.







