Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan kritis sebagai langkah strategis menghadapi degradasi lahan dan dampak perubahan iklim, termasuk ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat pada 2026.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki pada Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan 2026.
Acara berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan, Jakarta.
Berdasarkan data tahun 2024, Indonesia masih memiliki sekitar 12,3 juta hektare lahan kritis.
Dari angka tersebut, sekitar 6,6 juta hektare berada di dalam kawasan hutan, sementara 5,7 juta hektare berada di luar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL).
Pemerintah menempatkan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penerapan pengelolaan lahan berkelanjutan sebagai prioritas utama.
Upaya menjaga tutupan hutan akan dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Rohmat menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor diperlukan agar hasil rehabilitasi memberi manfaat jangka panjang.
Wakil Menteri juga mengingatkan potensi fenomena El Niño yang diprediksi datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama pada 2026.
Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Data Kementerian Kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 81 ribu hektar sepanjang Januari hingga Mei 2026.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama dalam lima tahun terakhir.
Pemerintah berencana mengoptimalkan penanaman pohon pada musim penghujan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan rehabilitasi lahan.
Sasaran rehabilitasi turut diprioritaskan pada kawasan hulu sungai dan sempadan sungai, terutama yang berdekatan dengan permukiman.
Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko banjir dan longsor yang belakangan terjadi di sejumlah daerah.
Pernyataan terkait program dan data disampaikan oleh Rohmat pada Rabu, 1 Juli 2026.







