Kementerian Kehutanan menekankan bahwa penguatan tata kelola menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari di Indonesia.
Pentingnya langkah ini disoroti karena kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi seiring perubahan tata ruang.
Pernyataan itu disampaikan oleh Laksmi Wijayanti, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, dalam media briefing di kantor Kementerian Kehutanan di Jakarta pada Kamis, 25 Juni 2026.
Menurut Laksmi, tata kelola merupakan elemen fundamental dalam kerangka pengelolaan hutan lestari.
Pengelolaan tersebut melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah serta pemegang persetujuan Perhutanan Sosial.
Selain itu, masyarakat hukum adat, pelaku usaha pemegang perizinan berusaha, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) juga memainkan peran penting sebagai pengelola di lapangan.
Ia menyatakan tantangan saat ini bukan hanya deforestasi atau kebakaran, melainkan fragmentasi kawasan yang meningkatkan kompleksitas pengelolaan.
Sebagai contoh, ada hamparan hutan yang tampak menyatu secara fisik namun memiliki status lahan berbeda; sebagian masih berstatus kawasan hutan sementara bagian lain telah berubah menjadi Area Penggunaan Lain (APL) akibat perubahan tata ruang.
Karena kondisi tersebut, pengelolaan tidak bisa dijalankan secara parsial, sehingga pemerintah sedang melakukan perbaikan regulasi untuk memastikan tata kelola kawasan hutan lebih utuh.
Selain upaya penguatan tata kelola, Kementerian Kehutanan juga melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional.
Berdasarkan data Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKUTN), luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektare yang harus dikelola secara optimal.
Laksmi menegaskan bahwa penguatan tata kelola diperlukan untuk menjaga fungsi ekologis hutan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dan sosial.
Dengan demikian, hutan diharapkan tetap lestari dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta pelaku usaha.







