Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melaporkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 42.000 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar di seluruh wilayah.
Dari jumlah tersebut, ribuan DAS dinilai mengalami degradasi sehingga memerlukan tindakan pemulihan segera.
Pemerintah memprioritaskan pemulihan terhadap 250 DAS dalam kurun waktu lima tahun mendatang.
Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih, pada Kamis, 2 Juni 2026.
Penetapan daftar DAS prioritas didasarkan pada sejumlah indikator yang diselaraskan dengan ketentuan United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD).
Penilaian meliputi kondisi tutupan lahan, tingkat produktivitas lahan, serta cadangan karbon tanah (soil carbon).
Selain itu, Kemenhut juga mengukur tingkat erosi permukaan dan besarnya limpasan air (run-off) sebagai bagian dari penentuan tingkat kekritisan DAS.
Kondisi hidrologi sungai turut dijadikan dasar untuk menentukan urgensi pemulihan di tiap DAS.
Beberapa DAS besar di Pulau Jawa masuk dalam daftar prioritas rehabilitasi, antara lain Serayu, Opak, Progo, Brantas, Pemali, Jratun, Cimanuk, Citanduy, Citarum, dan Ciliwung.
Kemenhut menekankan bahwa tingginya aktivitas masyarakat dan sektor usaha di dalam DAS-DAS tersebut menuntut pengelolaan yang lebih berhati-hati.
Pengelolaan yang bijak dianggap penting agar fungsi lingkungan dan layanan ekosistem tetap terjaga meskipun kegiatan ekonomi berlangsung intens.
Produktivitas lahan dipandang sebagai indikator kunci karena rehabilitasi diarahkan tidak hanya untuk memulihkan ekosistem tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.
Pendekatan rehabilitasi berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi strategi utama Kemenhut dalam menurunkan luas lahan kritis di Indonesia.
Data Kemenhut mencatat luas lahan kritis berkurang dari 14,3 juta hektare pada 2018 menjadi 12,3 juta hektare pada 2024.







