Kementerian Perhubungan menjalankan kampanye Pemeriksaan Terkonsentrasi (Concentrated Inspection Campaign/CIC) untuk memperketat pengawasan keselamatan kebakaran pada kapal penumpang berbendera Indonesia.
Kampanye ini juga mencakup kapal penumpang tipe Ro‑Ro dengan tujuan memastikan seluruh persyaratan keselamatan telah dipenuhi sebelum kapal beroperasi.
Pelaksanaan CIC merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP‑DJPL 372 Tahun 2026.
Pelaksanaan pemeriksaan berskala nasional tersebut dijadwalkan berlangsung selama tiga bulan sejak keputusan tersebut berlaku.
Koordinasi teknis kampanye dipercayakan kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, sementara pemeriksaan lapangan dilaksanakan oleh Marine Inspector dan/atau Petugas Kesyahbandaran.
Tim pemeriksa akan bekerja di seluruh Unit Pelaksana Teknis Perhubungan Laut Indonesia untuk menjangkau seluruh armada yang relevan.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud menekankan pentingnya kesiapan dan kompetensi petugas pemeriksa agar pengawasan berjalan konsisten dan sesuai ketentuan.
Menurut Masyhud, standar profesionalisme pemeriksa menjadi kunci agar hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatkan keselamatan pelayaran.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan Samsuddin menyatakan kampanye ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan terhadap penumpang dan awak kapal serta menumbuhkan budaya keselamatan yang berkelanjutan.
Pemeriksaan akan diprioritaskan pada beberapa kategori kapal, antara lain kapal berusia lebih dari 10 tahun, kapal yang pernah mengalami kebakaran atau insiden lainnya, kapal dengan riwayat temuan mayor, serta kapal yang melayani lintasan dengan volume penumpang dan kendaraan tinggi.
Ruang lingkup pemeriksaan meliputi pengecekan dokumen kapal, penataan muatan, dimensi dan kapasitas ruang, pengikatan kendaraan, serta keakuratan manifest.
Selain itu, pemeriksa akan menilai penanganan barang berbahaya serta kesiapan sistem pencegahan dan pemadam kebakaran di kapal.
Pemeriksaan juga mencakup kondisi ruang mesin, kesiapsiagaan awak kapal, serta evaluasi pelaksanaan latihan kebakaran (fire drill).
Petugas wajib memastikan pembagian tugas awak antara pemadaman api dan evakuasi penumpang dipahami dengan jelas oleh seluruh kru.
Latihan kebakaran yang dinilai harus menggunakan skenario yang meniru kondisi nyata di ruang muat dan ruang penumpang agar kesiapsiagaan teruji.
Aspek teknis lain yang diutamakan mencakup fungsi sistem pemadam, jarak antarkendaraan yang tidak menghambat penanganan kebakaran, serta deklarasi dan penanganan muatan berbahaya sesuai ketentuan sebelum kapal berlayar.
Samsuddin menegaskan bahwa setiap ketidaksesuaian yang berpotensi membahayakan keselamatan wajib segera diperbaiki berdasarkan temuan pemeriksaan.
Untuk tindak lanjut, temuan berisiko dapat direspon melalui additional survey oleh Recognized Organization, additional ISM audit terhadap perusahaan, atau penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui langkah ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menegaskan komitmennya mencegah kebakaran kapal dan memperkuat kemampuan awak dalam menghadapi insiden, dengan prioritas utama keselamatan penumpang.







