Pemerintah memastikan program angkutan perintis akan tetap beroperasi hingga akhir tahun 2026 untuk menjamin keterhubungan di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Terpencil (3 TP).
Jalur layanan yang dijaga meliputi angkutan jalan, angkutan barang, serta layanan penyeberangan antarpulau.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melalui pernyataan resmi.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyatakan komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses transportasi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, 19 Juli 2026.
Aan menegaskan bahwa angkutan perintis berperan dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Penyusunan jaringan trayek angkutan jalan perintis telah diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5188 Tahun 2025.
Keputusan tersebut mengatur Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Orang untuk Penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis Tahun 2026.
Pada tahun 2026 diselenggarakan 313 trayek angkutan jalan perintis yang tersebar di 32 provinsi.
Layanan angkutan jalan perintis didukung oleh 640 unit bus dengan alokasi anggaran sebesar Rp161,2 miliar.
Untuk layanan penyeberangan perintis, penetapan diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 6697 Tahun 2025.
Program penyeberangan perintis dirancang untuk menghubungkan pulau-pulau yang belum terlayani oleh rute penyeberangan komersial.
Tahun 2026 menandai operasional 265 lintasan penyeberangan perintis di 24 provinsi.
Ada sekitar 101 kapal yang disediakan untuk memperkuat konektivitas antarpulau.
Ditjen Perhubungan Darat juga menegaskan bahwa layanan penyeberangan perintis di Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap berjalan sesuai rencana operasional.
Pernyataan itu diberikan untuk menanggapi informasi yang berkembang mengenai kelanjutan layanan di wilayah tersebut.
Pagu anggaran untuk penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis di Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar Rp27.999.545.000.
Hingga saat ini, layanan di NTT dilaporkan terus berlangsung sesuai dengan jadwal operasi yang telah ditetapkan.
Ditjen Perhubungan Darat menyatakan akan terus memantau pelaksanaan layanan angkutan perintis agar tetap berjalan dengan semestinya di wilayah 3 TP.
Pemerintah berharap keberlanjutan program ini dapat menjaga kelancaran mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi daerah hingga akhir tahun 2026.







