Hasil pengawasan yang dilakukan Kementerian Perhubungan melalui Terminal Online System (TOS) menunjukkan tingkat pelanggaran yang signifikan pada layanan bus antar kota antar provinsi (AKAP) sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Pemantauan tersebut mencakup 115 Terminal Penumpang Tipe A (TTA) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Berdasarkan catatan TOS, total perjalanan bus yang berangkat tercatat sebanyak 2.302.888 perjalanan selama periode pengawasan.
Sementara itu, jumlah perjalanan bus yang tiba di terminal mencapai 2.380.867 perjalanan pada periode yang sama.
Dari total keberangkatan, 1.307.777 perjalanan atau setara dengan 56,77 persen terindikasi melakukan pelanggaran.
Sisanya, sebanyak 995.611 perjalanan atau 43,23 persen dinyatakan tidak menemukan pelanggaran pada saat berangkat.
Untuk kedatangan, 1.340.270 perjalanan atau 56,29 persen tercatat terindikasi melanggar ketentuan.
Jumlah perjalanan datang yang tidak melanggar tercatat 1.040.567 perjalanan atau 43,71 persen.
Kementerian menjelaskan jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan meliputi penyimpangan trayek serta dokumen kendaraan yang sudah kedaluwarsa, termasuk BLU-e dan KPS sebagai bagian dari persyaratan administratif angkutan umum.
Rinciannya untuk perjalanan berangkat mencatat 782.969 pelanggaran trayek, 344.177 BLU-e kedaluwarsa, dan 575.112 KPS kedaluwarsa.
Sedangkan untuk perjalanan datang tercatat 783.969 pelanggaran trayek, 374.031 BLU-e kedaluwarsa, serta 611.953 KPS kedaluwarsa.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyatakan bahwa pengawasan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan operator angkutan penumpang melalui pemantauan, penindakan, evaluasi, dan pembinaan.
Aan menegaskan bahwa pemenuhan persyaratan administratif dan kelaikan teknis kendaraan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian krusial dari sistem keselamatan angkutan orang.
Data dan temuan dari periode pemantauan ini disampaikan Kementerian dalam siaran pers di Jakarta pada Minggu, 9 Agustus 2026, dan akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperketat pengawasan serta memperkuat pembinaan terhadap operator angkutan umum.
Kemenhub menilai bahwa masih ditemukannya angka pelanggaran yang tinggi mengindikasikan perlunya peningkatan kepatuhan secara berkelanjutan dari para penyedia layanan transportasi.







