Kementerian Perhubungan melaporkan 140.309 pelanggaran kendaraan angkutan barang yang terdeteksi selama uji coba pengawasan berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Uji coba ini dijalankan sebagai persiapan pelaksanaan program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang direncanakan mulai diberlakukan pada 2027.
Pelaksanaan pengawasan berlangsung dari 27 Januari 2026 hingga 30 Juni 2026.
Pengawasan difokuskan pada tiga Unit Pelayanan dan Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang dilengkapi teknologi Weigh In Motion (WIM), yakni UPPKB Kertapati, Talang Kelapa, dan Balonggandu.
Dari total pelanggaran, 82.158 kasus atau 54 persen terkait pelanggaran daya angkut kendaraan.
Sementara pelanggaran dokumen tercatat mencapai 58.057 kasus atau 46 persen.
Pelanggaran tata cara muat dilaporkan sebanyak 94 kasus.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menindaklanjuti pelanggaran yang terdeteksi dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada pemilik atau pengemudi kendaraan.
Sampai akhir Juni 2026, tercatat 27.789 surat konfirmasi telah dikirimkan melalui jajaran Ditjen Perhubungan Darat di daerah.
Hingga saat yang sama hanya 883 surat konfirmasi yang sudah mendapat tindak lanjut dari para pelanggar.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Aan menegaskan harapan agar pelanggar merespons surat konfirmasi tersebut untuk mendukung penegakan hukum dan evaluasi sistem pengawasan yang lebih akuntabel serta transparan.
Pihak kementerian juga menyatakan akan terus mengevaluasi mekanisme ETLE sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengawasan kendaraan angkutan barang menuju target Zero ODOL 2027.







