Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melaporkan hasil pengawasan kendaraan angkutan barang sepanjang 2026.
Sampai 7 Agustus 2026 tercatat 1.351.006 kendaraan angkutan barang memenuhi ketentuan, atau 74,57% dari total 1.811.713 kendaraan yang diperiksa.
Pemantauan dilakukan melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dengan tujuan meningkatkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan angkutan jalan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyampaikan data tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta pada Minggu, 8 Agustus 2026.
Pengawasan berlangsung sejak Januari hingga 7 Agustus 2026 dan mencatat jutaan pergerakan kendaraan angkutan barang selama periode itu.
Jumlah kendaraan yang melanggar ketentuan mencapai 460.707 unit, setara 25,43% dari total kendaraan yang diawasi.
Jenis pelanggaran terbesar adalah terkait dokumen, dengan 306.218 kendaraan atau 50,23% dari seluruh temuan pelanggaran.
Pelanggaran terkait daya angkut tercatat pada 293.546 kendaraan, atau 48,16% dari total pelanggaran yang ditemukan.
Pelanggaran dimensi tercatat pada 6.551 kendaraan, sementara pelanggaran persyaratan teknis hanya 68 kendaraan dan tata cara muat 3.200 kendaraan.
Penindakan diterapkan pada 142.150 kendaraan, yang setara dengan 30,85% dari temuan pelanggaran.
Dari jumlah yang ditindak, 131.766 kendaraan mendapat peringatan (92,70%).
Sanksi tilang diberikan kepada 5.252 kendaraan (3,69%), dengan tilang kepolisian sebanyak 646 kasus (0,46%) dan tilang UPPKB 4.486 kasus (3,16%).
Kelima perusahaan dengan jumlah pelanggaran tertinggi adalah PT. SIL (1.669 kendaraan), PT. IP (1.388 kendaraan), dan CV. SKE (1.149 kendaraan).
Diikuti oleh PT. EW dengan 1.142 pelanggaran dan PT. SA sebanyak 1.139 pelanggaran selama periode pengawasan.
Komoditas muatan yang paling sering melanggar antara lain barang campuran (29.855 kendaraan) dan barang paket (26.163 kendaraan).
Temuan pelanggaran juga banyak pada muatan pasir sebanyak 19.892 kendaraan, muatan semen 11.366 kendaraan, dan muatan CPO 10.993 kendaraan.
Kinerja pengawasan tahun 2026 menunjukkan peningkatan; tingkat pengawasan LHR kendaraan angkutan barang mencapai 8,20%, naik dari 7,47% pada 2025.
Aan Suhanan menyatakan bahwa hasil pengawasan akan dievaluasi dan dijadikan dasar perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha angkutan barang serta pemilik muatan.
Langkah yang direncanakan mencakup peningkatan fasilitas sistem informasi di UPPKB serta sosialisasi dan pembinaan kepada perusahaan angkutan barang.







