Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyusun proyeksi pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penghormatan hak ekonomi, sosial, dan budaya untuk jangka waktu sepuluh tahun mendatang.
Dokumen proyeksi ini direncanakan menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional agar pemenuhan hak masyarakat terjamin secara sistematis.
Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Instrumen dan Penguatan HAM Sofia Alatas menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut membutuhkan pendekatan yang kontinu dan konsisten.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung via Zoom Meeting di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026.
Sofia menilai bahwa penguatan kajian hak ekonomi, sosial, dan budaya harus mendapat masukan luas dari masyarakat serta pemangku kepentingan agar hasilnya komprehensif.
Hasil diskusi diharapkan menghasilkan rekomendasi dan rencana kerja yang bisa mendukung perencanaan pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Menurut Sofia, keluarnya rekomendasi yang matang akan menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan jangka panjang berjalan efektif.
Dia juga menekankan perlunya memastikan RPJPN dan RPJMN memasukkan kebutuhan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam arah kebijakan nasional.
Sofia mengakui kajian tersebut dibuat dalam waktu yang relatif singkat sehingga masukan peserta konferensi dipandang penting untuk melengkapi analisis dan merumuskan langkah konkret kementerian serta lembaga terkait.







