Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan perlunya peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam mengkaji aspek-aspek hak asasi manusia pada produk hukum daerah.
Acara bimbingan teknis yang diperuntukkan bagi jajaran Kantor Wilayah Kementerian HAM dibuka oleh PLT Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Kementerian HAM, Sofia Alatas, di Jakarta Pusat, Senin, 20 Juli 2026.
Sofia menyatakan kegiatan ini dirancang untuk menguatkan kompetensi peserta agar mampu melakukan analisis produk hukum daerah secara tepat dan sistematis.
Materi disusun berjenjang, mulai dari pengenalan prinsip-prinsip dasar HAM hingga teknik evaluasi substansi regulasi daerah.
Tujuannya adalah agar setiap regulasi daerah ditelaah tidak hanya dari sisi perancangan, melainkan juga dari perspektif perlindungan hak-hak warga secara komprehensif.
Sofia menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian HAM dan Kementerian Hukum dalam proses penyiapan regulasi.
Menurutnya, Kementerian Hukum berfokus pada aspek perancangan, sementara Kementerian HAM berperan dalam memastikan kepatuhan dan pemenuhan prinsip-prinsip HAM; kedua aspek tersebut harus berjalan beriringan.
Ia menambahkan bahwa keseimbangan antara teknik perancangan dan substansi HAM menjadi kunci agar kebijakan publik diterima masyarakat dan efektivitas perlindungan hak-hak warga dapat terwujud secara berkelanjutan.
Sofia juga mencatat bahwa keluhan publik sering muncul ketika aspek perancangan dominan sementara substansi HAM terabaikan, sehingga penyeimbangan kedua aspek ini menjadi urgensi dalam penyusunan regulasi.







