Kementerian Haji dan Umrah resmi meniadakan mekanisme “lunas tunda ganti” dalam penyelenggaraan haji khusus.
Keputusan ini bagian dari upaya pembenahan tata kelola agar keberangkatan jemaah berlangsung adil dan transparan.
Keberangkatan ke depan ditetapkan sepenuhnya berdasarkan nomor urut porsi yang telah ditentukan.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak pada acara Musyawarah Kerja Nasional Asosiasi Penyelenggara Haji Khusus Indonesia (ASPHIRASI) di Malang, Jawa Timur.
Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu 18 Juli 2026 sebagai hasil evaluasi internal kementerian terhadap praktik penyelenggaraan haji khusus.
Temuan evaluasi menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan oleh sejumlah penyelenggara, termasuk pemanfaatan pembatalan keberangkatan untuk mengganti jemaah di luar nomor urut porsi.
Celah tersebut diduga dimanfaatkan untuk praktik jual beli keberangkatan dengan harga yang tidak wajar.
Untuk menutup peluang penyimpangan, kementerian memutuskan menghapus mekanisme yang dinilai menjadi ruang manuver menguntungkan bagi oknum tertentu.
Langkah ini merupakan bagian dari reformasi penyelenggaraan haji yang diarahkan membangun sistem yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Kementerian juga menyatakan akan memperkuat pengawasan agar seluruh proses haji khusus berjalan sesuai ketentuan dan hak setiap jemaah dijamin secara adil.







