Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat ada 2,9 juta anak di Indonesia yang tidak mengikuti pendidikan formal saat ini.
Mayoritas dari angka tersebut berada pada rentang usia Sekolah Menengah Atas (SMA).
Penurunan partisipasi sekolah ini didorong oleh akumulasi tekanan ekonomi keluarga dan hambatan geografis di wilayah terpencil.
Faktor rendahnya motivasi melanjutkan pendidikan di kalangan remaja juga turut memperburuk kondisi.
“Kami sedang merumuskan formula kebijakan penanganan yang komprehensif melalui jalur formal maupun layanan khusus agar jutaan anak ini bisa segera kembali belajar,” kata Saryadi, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Kamis, 9 Juli 2026.
Pihak kementerian menilai langkah-langkah taktis segera diperlukan untuk menjaga peluang bonus demografi tetap menghasilkan manfaat bagi negara.
Jika permasalahan ini dibiarkan, potensi kenaikan angka pengangguran terbuka di masa depan menjadi ancaman nyata.
Untuk itu, penanganan dari hulu sampai hilir oleh semua pemangku kepentingan dianggap wajib dilaksanakan tanpa penundaan.
Seorang sosiolog pendidikan menekankan bahwa pemerintah daerah harus segera melakukan validasi data di lapangan agar bantuan pendidikan tepat sasaran.
Validasi yang akurat menjadi kunci agar program Kartu Indonesia Pintar tidak mengalami kesalahan penyaluran.
Kolaborasi lintas sektor antara kementerian dan komunitas peduli pendidikan dipandang sebagai pilar penting dalam upaya menurunkan angka putus sekolah.
Upaya berkelanjutan diarahkan untuk mengembalikan anak usia produktif ke lingkungan belajar yang lebih layak dan inklusif.
Transformasi kebijakan pendidikan yang sedang digodok pemerintah pusat diharapkan menjadikan target Indonesia Emas bukan sekadar slogan, melainkan capaian nyata di lapangan.







