Kementerian Dalam Negeri menetapkan dua prioritas utama untuk mendukung pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Prioritas tersebut adalah penguatan mekanisme verifikasi dan validasi serta penguatan komunikasi publik terkait pelaksanaan program.
Pada Selasa, 21 Juli 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya langkah verifikasi dan validasi untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan, kondisi fisik, dan aspek administrasi.
Proses verifikasi dan validasi akan dijalankan secara berjenjang agar pembangunan Koperasi Merah Putih sesuai dengan rencana dan memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku.
Hasil verifikasi akan menjadi dasar penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebelum bangunan Koperasi Merah Putih diserahkan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Sekretaris daerah diberi peran sebagai koordinator pelaksanaan verifikasi dan validasi di tingkat daerah.
Selanjutnya, pelaporan hasil verifikasi dilakukan kepada bupati atau wali kota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri sebagai bagian dari mekanisme pengawasan program.
Pengaturan pelaksanaan verifikasi ini mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/10071/SJ tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah.
Selain itu, Kemendagri akan meningkatkan upaya komunikasi publik dengan menonjolkan praktik-praktik baik pelaksanaan KDMP dari berbagai daerah.
Penerbitan contoh keberhasilan daerah diharapkan menjadi rujukan bagi daerah lain dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.







