Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah memperkuat dukungan terhadap percepatan Program Tiga Juta Rumah dengan ikut serta dalam kegiatan kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di Jawa Timur.
Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari dan diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, serta BRI.
Berdasarkan siaran pers yang diterima pada Kamis (9/7/2026), Kemendagri diwakili oleh Suprayitno selaku Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
Lokasi pelaksanaan mencakup Kota Batu, Kabupaten dan Kota Blitar, serta Kota Malang sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan perumahan dan pemerintahaan pemberdayaan ekonomi di tingkat daerah.
Program kolaborasi ini mendukung realisasi Program Tiga Juta Rumah melalui skema KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP).
Tujuannya adalah mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian yang layak dengan akses pembiayaan yang lebih baik.
Pada hari penutupan di Kota Malang, Jum’at (3/7), acara dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta sejumlah pejabat penting lainnya.
Hadir pula Komisioner BP Tapera, Direktur Consumer Banking BRI, Wakil Wali Kota Malang, Sekretaris Daerah Kota Malang, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
Selain itu tampak hadir Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP beserta sejumlah pejabat kementerian dan pemerintah daerah.
Rangkaian kegiatan dimulai dengan peninjauan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
Rumah-rumah tersebut direncanakan menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Berdasarkan data Pemerintah Kota Malang terdapat 927 unit RTLH yang masih tercatat belum layak huni.
Sebelumnya telah tersedia alokasi bantuan sebanyak 50 unit melalui APBD dan 50 unit melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga tersisa 827 unit yang membutuhkan penanganan.
Menteri PKP menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan menambah alokasi BSPS sebanyak 153 unit.
Penambahan ini membuat total bantuan dari Kementerian PKP menjadi 827 unit.
Dengan tambahan 50 unit dari APBD Kota Malang dan 50 unit dari CSR, pemerintah menargetkan seluruh 927 RTLH di Kota Malang dapat terselesaikan pada tahun ini.
Untuk mendukung percepatan pelaksanaan program, Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah akan memperkuat pembinaan teknis kepada pemerintah daerah, khususnya terkait layanan perizinan bangunan.
Pembinaan diarahkan agar Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) beroperasi secara optimal sehingga penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), termasuk untuk pembangunan rumah bersubsidi dalam jumlah besar, dapat berlangsung cepat dan tanpa hambatan.
Dukungan pemerintah daerah juga diperkuat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah.
SKB tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk memberi kemudahan, antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan pembatasan domisili KTP bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Fasilitas kebijakan ini diharapkan mendorong peningkatan pembangunan rumah subsidi, terutama di wilayah yang memiliki ketersediaan lahan lebih luas.
Melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, perbankan, dan pemerintah daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menegaskan komitmennya mendukung percepatan penyediaan hunian layak sekaligus memperkuat tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Komitmen tersebut diarahkan agar Program Tiga Juta Rumah dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.







