Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Kota Jayapura memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan setelah daerah itu mendapatkan penghargaan.
Penghargaan yang diraih adalah pemerintah daerah berprestasi Regional Papua 2026 disertai dana insentif sebesar Rp8 miliar.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyatakan penghargaan tersebut mencerminkan keberhasilan penerapan tata kelola yang baik serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
Pernyataan Fatoni disampaikan pada Rabu, 8 Juli 2026, ketika menilai capaian Pemerintah Kota Jayapura dalam inovasi pelayanan publik dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Menurut Fatoni, dana insentif Rp8 miliar diharapkan dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan publik secara nyata dan berkelanjutan.
Ia mendorong agar sebagian anggaran diprioritaskan untuk sektor pendidikan, meliputi penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta upaya pemerataan akses pendidikan.
Selain pendidikan, Fatoni menyarankan alokasi untuk peningkatan layanan kesehatan, termasuk penguatan fasilitas kesehatan, penyediaan peralatan medis, pengembangan kapasitas tenaga kesehatan, serta program promotif dan preventif.
Dana tersebut juga dianjurkan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti peningkatan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, pengelolaan persampahan, fasilitas publik, dan infrastruktur pelayanan pemerintahan.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, memastikan bahwa dana insentif akan dikelola secara optimal, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Abisai menambahkan Pemerintah Kota Jayapura akan memperkuat perekonomian daerah, mendorong investasi, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan daya saing melalui pembangunan yang berkelanjutan.







