Pemerintah tengah mempercepat kesiapan teknis dan regulasi untuk mengimplementasikan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).
Persiapan menyangkut penyusunan dokumen ratifikasi, penyesuaian regulasi domestik, serta kesiapan operasional pelaksanaan perjanjian.
Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam Dialog Persiapan Implementasi I-EU CEPA di Jakarta pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Dialog dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, serta duta besar negara-negara anggota Uni Eropa.
Budi menjelaskan pemerintah bekerja lintas kementerian untuk menuntaskan aspek hukum dan teknis agar implementasi perjanjian dapat berjalan optimal.
Menurutnya, keterlibatan asosiasi dan pelaku usaha menjadi bagian penting agar peluang yang tercipta dari I-EU CEPA dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Pemerintah juga mendorong komunikasi intens antara perusahaan Indonesia dan mitra dari Uni Eropa menjelang penerapan perjanjian.
I-EU CEPA digambarkan sebagai perjanjian perdagangan Indonesia yang paling mutakhir dan menyeluruh, membuka akses ke pasar Uni Eropa yang memiliki sekitar 450 juta konsumen.
Gabungan Produk Domestik Bruto pasar Uni Eropa disebut mencapai sekitar USD22 triliun.
Perundingan I-EU CEPA dimulai pada 2016 dan mencapai kesepakatan substansial pada September 2025.
Kedua pihak saat ini menyelesaikan prosedur internal dengan target penandatanganan perjanjian pada kuartal IV 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan penandatanganan berlangsung pada Oktober 2026.
Setelah penandatanganan, proses dilanjutkan ke tahap ratifikasi oleh parlemen masing-masing pihak sebelum implementasi resmi dimulai.
Dari sisi akses pasar, I-EU CEPA akan meliberalisasi sekitar 98 persen pos tarif kedua pihak dan mencakup sekitar 99,5 persen dari total nilai impor.
Beberapa komoditas ekspor unggulan Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol persen sejak perjanjian berlaku, antara lain minyak sawit dan turunannya, tekstil, alas kaki, serta produk karet.
Pemerintah menilai tingkat komitmen tarif tersebut merupakan yang tertinggi yang pernah diberikan Indonesia dalam perjanjian perdagangan, sehingga membuka peluang kompetitif di pasar Uni Eropa.
Perjanjian ini tidak hanya menurunkan tarif barang, tetapi juga membuka akses sektor jasa, memperbaiki iklim investasi Uni Eropa di Indonesia, serta meningkatkan efisiensi prosedur perdagangan.
Cakupan I-EU CEPA meliputi digitalisasi, percepatan proses kepabeanan, kerja sama standar, hingga aspek sanitari dan fitosanitari (SPS), serta program peningkatan kapasitas di berbagai sektor.
Namun, pelaksanaan perjanjian memerlukan perhatian terhadap sejumlah ketentuan regulasi di kedua pihak, termasuk European Union Deforestation Regulation (EUDR), Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), dan persyaratan sektor perikanan di pasar Uni Eropa.
Pemerintah berkomitmen terus mengawal penyusunan regulasi pendukung dan koordinasi antarpemangku kepentingan untuk memastikan implementasi I-EU CEPA berjalan lancar.







