Kementerian Agama mengeluarkan klarifikasi terkait keterlibatan Masjid Istiqlal dalam inisiatif Gerakan Yuk Wakaf Saham yang disebut-sebut berkaitan dengan Bursa Efek Indonesia.
Pernyataan itu menegaskan bahwa program dimaksud merupakan upaya Nazhir Masjid Istiqlal untuk memfasilitasi wakaf saham berbasis syariah, bukan langkah komersial atau pelepasan kepemilikan aset masjid ke publik.
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menegaskan status Masjid Istiqlal sebagai Masjid Negara dan organisasi nirlaba.
Menurut Thobib, status tersebut membuat Masjid Istiqlal tidak memiliki kapasitas atau tujuan untuk melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO).
Kemenag juga menegaskan bahwa kegiatan ini tidak memanfaatkan kas masjid, dana hibah, atau dana operasional jamaah untuk transaksi di pasar modal.
Skema yang dijalankan berbasis pada penggalangan wakaf dari pemilik saham produktif di BEI yang bersedia mewakafkan sebagian saham syariah mereka kepada Nazhir Istiqlal.
Dana berupa dividen atau manfaat lain dari saham yang diwakafkan akan disalurkan untuk program sosial kemasyarakatan.
Pengembangan wakaf produktif melalui pasar modal disebut memiliki dasar keagamaan dan regulasi yang jelas di Indonesia.
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan fatwa yang membolehkan wakaf saham.
Sementara itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sejak 2019 telah menetapkan kerangka kerja untuk mengoptimalkan wakaf berbentuk saham produktif.
Seluruh instrumen investasi yang digunakan wajib tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES) dan memenuhi ketentuan bebas riba, maysir, dan gharar.
Thobib menambahkan bahwa pengelolaan Gerakan Yuk Wakaf Saham menerapkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas yang tinggi.
Dalam pelaksanaannya program melibatkan PT Majoris Asset Management sebagai manajer investasi terdaftar, Mandiri Sekuritas, serta Bank Kustodian resmi.
Pencatatan dan pelaporan aset wakaf dilakukan terintegrasi di Pusat Pengelolaan dan Pencatatan Wakaf BWI dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Thobib menilai masukan dari ulama, pengamat, dan tokoh publik bersifat konstruktif dan dapat menjadi momentum meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat.
Ia menegaskan komitmen Kemenag bersama BPMI dan pemangku kepentingan lain untuk terus memperkuat edukasi publik mengenai pemanfaatan instrumen ekonomi modern secara aman, transparan, dan sesuai syariat.
Penjelasan resmi tersebut disampaikan oleh Thobib di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.







