Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap layanan pernikahan siri yang belakangan gencar dipromosikan melalui media sosial.
Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, pada Selasa 1 September 2026 di Jakarta.
Abu Rokhmad menegaskan banyak bermunculan biro jasa yang menawarkan layanan nikah siri kepada publik.
Menurutnya, layanan tersebut kerap memasarkan dokumen seperti buku nikah atau sertifikat yang diklaim terbit dari Kementerian Agama.
Dia menjelaskan bahwa dokumen keluaran biro swasta itu tidak memiliki kekuatan hukum administrasi pernikahan.
Alasannya, penyedia jasa tersebut bukan aparat pemerintah dan tidak memiliki wewenang untuk mencatatkan pernikahan secara resmi.
Kemenag mengingatkan masyarakat yang telah memenuhi syarat dan umur pernikahan agar mendaftarkan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA).
Pencatatan resmi di KUA, kata Abu Rokhmad, memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pasangan, khususnya perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan.
Ia menyoroti risiko jangka panjang apabila pernikahan tidak tercatat secara sah.
Terutama saat pasangan menghadapi perceraian, di mana proses bagi umat Islam harus melalui Pengadilan Agama dan akta nikah menjadi bukti penting.
Tanpa akta nikah yang sah, implikasi hukum bisa sangat luas dan berpotensi merugikan perempuan serta anak-anak.
Karena itu, Abu Rokhmad meminta masyarakat agar tidak mudah tergoda oleh promosi jasa nikah siri yang beredar di media sosial.
Ia menegaskan kembali bahwa pernikahan yang hanya dilayani oleh biro jasa swasta tanpa pencatatan resmi tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali.







