Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan program pendataan dan pemeriksaan terhadap bangunan publik yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
Pemeriksaan diprioritaskan pada fasilitas yang menjadi tumpuan layanan dasar bagi masyarakat setempat.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan perlunya percepatan pemeriksaan agar kebutuhan masyarakat segera mendapat pelayanan.
“Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani,” kata Menteri Dody dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Agustus 2026.
Untuk mempercepat kerja lapangan, Kementerian PU menambah personel Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT sebanyak 11 orang.
Personel tambahan dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Penambahan tersebut memperkuat tiga personel yang sudah berada di lapangan, sehingga total 14 personel akan melakukan pemeriksaan bangunan terdampak gempa.
Pemeriksaan awal akan dilaksanakan di Labuan Bajo dengan fokus pada Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, serta fasilitas publik lainnya.
Setelah tahap awal selesai, tim akan bergerak menuju Ruteng dan wilayah lain untuk menelusuri dampak pada bangunan yang terdampak.
Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar penentuan kebutuhan penanganan dan perbaikan serta memberikan kepastian keamanan fasilitas bagi masyarakat.
Selain penilaian bangunan publik, Kementerian PU memperkuat penanganan sarana air minum di wilayah terdampak gempa.
Pengecekan sarana air meliputi instalasi pengolahan air dan jaringan perpipaan di Nagekeo, Ende, dan Sikka.
BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pamsimas untuk membantu pendataan sarana air minum yang terdampak dan langsung menangani gangguan selama pemeriksaan berlangsung.
Di Kabupaten Ende, tim melakukan perbaikan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba Kecamatan Ende untuk memulihkan layanan air bagi masyarakat setempat.
Sebanyak 10 personel tambahan juga disiapkan untuk memperkuat pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo.
Kementerian PU menyiapkan tiga Mobil Tangki Air untuk mendukung kebutuhan air bersih di Nagekeo.
Dua unit mobil tangki telah berada di lokasi, sedangkan satu unit merupakan kendaraan pinjam pakai penanganan banjir Mauponggo.
Selain itu, disediakan 16 unit Hidran Umum untuk memperkuat dukungan air bersih; delapan unit untuk penanganan saat ini dan delapan unit lagi pinjam pakai penanganan banjir Mauponggo.
Kementerian PU juga menginventarisasi pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi terpenuhi selama masa tanggap darurat.
Jika sumber air perpipaan terganggu, dukungan akan diberikan melalui mobil tangki, hidran umum, atau tampungan air.
Pemeriksaan bangunan dan penanganan sarana air bersih akan terus dilaksanakan secara bertahap guna menjaga layanan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat pascagempa.







