Jenggala.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. KPK kembali melakukan OTT kepada sejumlah oknum di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, dugaan suap berkaitan dengan temuan BPK atas sejumlah pengadaan di Pemkab Muara Enim. Salah satunya pengadaan Smart TV atau Smart Board yang menjadi dugaan suap proyek di daerah tersebut.
“KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut. Berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim kepada pihak-pihak di BPK,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu 10 Juni 2026.
Budi menjelaskan, dalam pengembangan perkara ini, KPK mengamankan total 11 orang. Enam di antaranya yang sebelumnya telah diamankan dalam OTT Muara Enim, sementara lima orang lainnya merupakan pihak baru.
“Lima orang ini merupakan ASN. Berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan,” ujarnya.
Menurut Budi, para pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. KPK telah memutuskan meningkatkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyidikan.
“Sudah dilakukan ekspose dan diputuskan naik ke tahap penyidikan. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah,” ucapnya.
KPK menduga suap diberikan untuk menutupi temuan-temuan BPK terkait pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dugaan tersebut masih didalami bersama keterangan para pihak yang diamankan.
“Pada pokoknya ini berkaitan dengan dugaan suap. Untuk menutup temuan BPK terkait pengadaan-pengadaan di Kabupaten Muara Enim,” kata Budi.
Perkara dugaan suap kepada oknum BPK memiliki keterkaitan yang menjerat Bupati Muara Enim Edison dan sejumlah pihak lainnya. Namun demikian, KPK menegaskan kedua perkara tersebut merupakan kasus yang berbeda.
“Yang satu suap terkait pengadaan. Yang satu suap terkait temuan BPK di Pemkab Muara Enim,” ujarnya.
Terkait barang bukti, Budi menyebut sebagian uang yang sebelumnya diamankan dalam OTT Muara Enim diduga berkaitan. Yaitu terkair dengan aliran dana untuk menutupi temuan BPK.
KPK memastikan akan mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Pengumuman tersangka akan dilakikan setelah proses pemeriksaan dan administrasi penyidikan selesai dilakukan.







