Kementerian Kehutanan menegaskan akan memperkuat upaya perlindungan terhadap satwa liar dan habitatnya menyusul kematian seekor tapir (Tapirus indicus) di Lampung.
Pemerintah menyatakan langkah penegakan hukum akan diperketat sekaligus digabungkan dengan program pencegahan untuk menghindari kejadian serupa di masa depan.
Direktur Jenderal Gakkum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut dalam keterangan resmi.
Dalam pernyataannya yang dikeluarkan Sabtu, 4 Juli 2026, Dwi menilai peristiwa itu membawa dampak nyata bagi kondisi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem setempat.
Ia juga memberi penghargaan kepada Polres Mesuji atas keberhasilan mengungkap kasus kematian tapir tersebut.
Kementerian meminta Seksi Wilayah KSDA III Lampung dan Balai Gakkum Kehutanan Sumatera untuk terus berkoordinasi dengan kepolisian.
Instruksi tersebut dimaksudkan agar proses penegakan hukum dapat diawasi dan diselesaikan sampai tuntas.
Menurut Kemenhut, penindakan hukum perlu didukung oleh upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada publik.
Kementerian berencana mempercepat langkah-langkah perlindungan serta pemulihan habitat untuk menjaga populasi satwa dilindungi.
Peran serta masyarakat dianggap krusial; jika menemukan satwa dilindungi dalam kondisi berada di luar habitatnya, segera laporkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat.







