Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, menegaskan bahwa penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan secara tegas dan tidak boleh melalui mekanisme keadilan restoratif.
Pernyataan itu disampaikannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7), menjelang peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli.
Rieke menilai kewajiban negara adalah memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban, terutama ketika pelaku memiliki relasi kuasa terhadap korban.
Menurutnya, praktik restorative justice tidak layak diterapkan pada kasus kekerasan seksual anak, baik di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan maupun di lingkungan pendidikan umum.
Ia menyebut kondisi maraknya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan saat ini sangat memprihatinkan karena sekolah dan lembaga pendidikan seharusnya menjadi ruang aman bagi anak.
Rieke juga mengkritik kecenderungan pelaku mendapat perlakuan istimewa dalam proses hukum akibat status sosial atau kekuasaan tertentu.
Dalam pandangannya, jika terdapat relasi kuasa—misalnya antara guru dan murid—sanksi harus diperberat, bukan diakhiri dengan penyelesaian secara damai.
Ia mendesak aparat penegak hukum agar menangani perkara kekerasan terhadap anak dengan profesionalisme dan bebas dari praktik transaksi.
Rieke menyinggung dugaan kasus kekerasan seksual anak di Kota Bekasi yang pelakunya sempat dibebaskan meski sudah ditangkap, sebagai contoh yang tidak bisa diabaikan.
Dia meminta agar masa depan anak-anak tidak dikorbankan oleh adanya privilese dalam penegakan hukum dan menegaskan agar tidak ada transaksi apa pun dalam penanganan kasus semacam ini.
Menutup pernyataannya, Rieke berharap momentum Hari Anak Nasional tahun ini memperkuat komitmen semua pihak untuk menegakkan hak konstitusional anak melalui penegakan hukum yang adil dan berpihak pada korban.







