Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menyerukan penguatan kebijakan perlindungan anak yang mencakup fungsi legislasi, alokasi anggaran, dan mekanisme pengawasan.
Pernyataan itu dilontarkan sebagai tanggapan atas tingginya laporan kekerasan terhadap anak di wilayah Jawa Timur menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).
Renny menilai momentum Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 bertema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan” seyogianya menjadi titik evaluasi menyeluruh, bukan sekadar upacara tahunan.
Ia menegaskan perlunya langkah preventif yang mengarah pada hulu masalah, bukan hanya penegakan hukum di tingkat akhir kasus.
Upaya pencegahan yang diusulkan mencakup penguatan pola asuh di keluarga, pendidikan karakter di sekolah, serta peningkatan literasi digital bagi anak dan orang tua.
Perkembangan teknologi dinilai menghadirkan ancaman baru seperti perundungan siber, eksploitasi seksual melalui platform daring, dan akses anak terhadap konten dewasa.
Selain kekerasan, Renny mengingatkan masalah struktural lain yang masih mengancam kesejahteraan anak, termasuk putus sekolah, isu tengkes (stunting) dan pemenuhan gizi, serta krisis kesehatan mental.
Ia juga menyoroti minimnya jaring pengaman sosial bagi anak-anak dari keluarga rentan yang memperparah kerentanan mereka.
Renny mengaitkan prioritas perlindungan anak dengan target jangka panjang pembangunan nasional, yakni mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang menurutnya berawal dari investasi pada generasi sekarang.
Sekretaris/Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim itu menjelaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jawa Timur akan mendorong penguatan operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Langkah konkret lain yang akan dipacu meliputi perluasan program edukasi pengasuhan serta kolaborasi lintas sektor agar sistem perlindungan anak bisa berjalan lebih efektif di seluruh pelosok Jawa Timur.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Renny pada Selasa (22/7) sebagai bagian dari dorongan kebijakan daerah untuk menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas pembangunan.







