Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, mengecam keras tindakan kekerasan terhadap anak yang viral di Bandung.
Selly mendesak agar pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya dan menyatakan perlunya pendampingan psikologis yang mendalam untuk korban.
Dalam pernyataan persnya pada Jumat (31/7), ia menyebut tindakan tersebut sebagai perbuatan yang tidak manusiawi dan harus mendapat respons hukum tegas.
Video kejadian itu menyebar melalui Instagram, termasuk unggahan akun @salim_dower, yang ditonton lebih dari 37,4 ribu kali dan mendapat ribuan komentar netizen.
Menanggapi viralnya rekaman, Kepolisian Resor (Polres) Cimahi bergerak cepat dan dilaporkan telah mengamankan diduga pelaku.
Selly mengingatkan bahwa perlindungan anak adalah hak konstitusional yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa ancaman kekerasan.
Ia menekankan pula bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.
Menurut Selly, dampak kekerasan terhadap anak bersifat jangka panjang, mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial sehingga proses pemulihan harus komprehensif.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII ini juga menyoroti komitmen Ketua DPR RI Puan Maharani yang menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ia meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pemerintah daerah, UPTD PPA, serta lembaga terkait untuk memperkuat koordinasi dan layanan pendampingan.
Pendampingan, tegasnya, tidak boleh berhenti ketika perkara memasuki proses persidangan; korban harus terus mendapat dukungan hukum, kesehatan, dan perlindungan identitas.
Selly, yang pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Cirebon, mengatakan kasus di Bandung menjadi peringatan bahwa sistem pencegahan kekerasan terhadap anak masih memerlukan perbaikan.
Ia mengutip data nasional yang mencatat 426 kasus kekerasan anak sepanjang Januari hingga April 2026 sebagai bukti urgensi reformasi perlindungan anak secara menyeluruh.
“Keselamatan dan masa depan anak harus menjadi prioritas utama,” ujarnya, seraya menegaskan negara tidak boleh kalah oleh pelaku kekerasan.







