Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menyerahkan barang bukti hasil tindak pidana pinjaman online ilegal senilai Rp14,2 miliar ke Kas Negara setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Kepala Kejari Tangsel, Apreza Darul Putra, menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari operasi pinjol yang dinyatakan dirampas untuk negara.
Penyetoran dilakukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apreza menyampaikan hal itu pada Senin 20 Juli 2026 terkait pelaksanaan pemulihan aset hasil tindak pidana.
Perkara ini melibatkan tiga terpidana yaitu Andika Bagaskara, Aziz Dandy Setiawan alias Ajis, dan Indra Jaya.
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 285/Pid.B/2026/PN Tng, ketiganya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.
Majelis hakim menjatuhkan vonis masing-masing selama satu tahun delapan bulan penjara.
Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani diperhitungkan sebagai pengurang hukuman bagi para terpidana.
Kasus berlangsung antara Agustus 2022 hingga Juli 2025 dengan pengelolaan sejumlah aplikasi pinjol.
Aplikasi yang dikelola antara lain FINMAS, Pinjam Uang, Rupiah Hidup, Aku Kaya, UMY POS, Pink Day, dan Dana Tunai.
Pengoperasian pinjol dilakukan melalui PT Odeo Teknologi Indonesia serta Silot Technology Indonesia.
Penyidikan mengungkap bahwa PT Odeo Teknologi Indonesia tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan kegiatan pinjaman kepada masyarakat.
Masalah bertambah ketika perusahaan menyerahkan data pribadi nasabah kepada pihak penagih atau debt collector saat terjadi keterlambatan pembayaran.
Kasi Inteligen Kejari Tangsel, Ronny Bona Tua Hutagalung, menyatakan bahwa penagihan dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum.
Modus penagihan meliputi ancaman penyebaran data pribadi, penghinaan, tuduhan sebagai pelaku tindak pidana, serta teror terhadap keluarga korban.
Para debt collector juga mengancam akan menyebarkan foto pribadi atau foto yang menyerupai korban tanpa busana dan mengklaim akan meretas perangkat elektronik korban.
Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pinjol, tetapi juga menyangkut pelanggaran penggunaan data pribadi, intimidasi, penghinaan, dan ancaman melalui media elektronik.
Para terpidana dinyatakan melanggar ketentuan Undang-Undang ITE dan terbukti menerima serta menguasai harta yang diduga berasal dari tindak pidana.
Penyetoran uang rampasan negara ini bagian dari upaya pemulihan aset hasil kejahatan dan pengembalian aset kepada negara setelah putusan inkrah.
Ronny berharap setoran Rp14,2 miliar dapat memberikan kontribusi bagi negara serta memperkuat tata kelola aset hasil penegakan hukum secara transparan dan akuntabel.







