Kejaksaan Agung menyatakan mekanisme pengelolaan aset negara yang berlangsung saat ini tetap layak dipertahankan meskipun ada wacana pembentukan lembaga pengelola aset independen dalam RUU Perampasan Aset.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menilai Badan Pemulihan Aset (BPA) telah menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam mengelola aset sitaan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anang pada Kamis 6 Agustus 2026.
Anang menyebut capaian BPA sebagai bukti bahwa pengelolaan aset sitaan dapat dijalankan secara optimal dengan mekanisme yang ada saat ini.
Kejaksaan juga menyoroti hasil lelang dalam acara BPA Fair 2026, yang nilainya dilaporkan melebihi Rp1 triliun.
Menurut Anang, proses lelang tersebut terbuka bagi publik sehingga masyarakat dapat mengaksesnya secara langsung.
Pihak BPA berencana menyelenggarakan lelang aset sitaan secara berkala setiap tiga bulan.
Aset yang dilelang berasal dari hasil tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.
Di sisi lain, anggota Komisi III DPR, Rikwanto, mengusulkan agar lembaga pengelola aset dalam RUU Perampasan Aset ditempatkan di luar naungan Kejaksaan Agung dan dibentuk secara independen.
Rikwanto mengambil contoh kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), di mana sebagian aset sitaan mengalami penurunan nilai hingga sekitar 30 persen selama proses pengelolaan, sebagai alasan perlunya lembaga yang lebih mandiri.







