Tiga Surat Perintah Penyidikan (sprindik) telah dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung setelah pihak Kortas Tipikor Polri menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada kejaksaan.
Sprindik itu bernomor 43, 44, dan 45 dengan objek perkara berbeda-beda.
Sprindik nomor 43 terkait dugaan korupsi dan TPPU yang melibatkan PT Krakatau.
Sprindik nomor 44 ditujukan untuk penanganan perkara PLTU milik PLN.
Sprindik nomor 45 menyangkut perkara yang berkaitan dengan ASABRI.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa FA tetap berstatus tersangka dalam salah satu perkara tersebut.
Menurut Anang, penetapan status FA didasarkan pada hasil penyidikan awal yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri.
Penerbitan ketiga sprindik itu menjadi dasar hukum bagi Kejaksaan Agung untuk melanjutkan penyidikan lebih jauh.
Seluruh tindakan pro justicia sejak diterbitkannya sprindik berada di bawah kewenangan penyidik Kejaksaan Agung.
Proses penyidikan berikutnya akan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kejaksaan Agung menyatakan akan tetap menjalankan koordinasi dengan penyidik Polri dan KPK melalui mekanisme supervisi.
Komisi III DPR juga disebut akan melakukan pengawasan terhadap jalannya proses penyidikan tersebut.
Sebagai bagian dari langkah penanganan, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus yang terdiri dari sembilan penyidik.
Sebagian besar anggota tim khusus itu diketahui pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tujuan pembentukan tim khusus adalah mempercepat penyelesaian berkas perkara yang dilimpahkan dan menjaga profesionalisme serta akuntabilitas penyidikan.
Pernyataan resmi mengenai hal ini disampaikan dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.







