Bhima berpendapat bahwa jika WFH diterapkan tidak hanya untuk PNS Jakarta tetapi juga untuk pekerja swasta (non-esensial), ini akan berdampak pada penurunan 40 persen pengeluaran rumah tangga dalam sektor transportasi. Dengan demikian, DKI Jakarta berpotensi kehilangan sekitar Rp215,8 triliun pada tahun 2023.
Angka potensi kerugian ini dihitung berdasarkan asumsi rata-rata porsi pengeluaran rumah tangga untuk transportasi, rekreasi, komunikasi, dan budaya sebesar 25,06 persen dari tahun 2018 hingga 2022 menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
Bhima menambahkan, “Jika tingkat penerapan WFH lebih tinggi, dampaknya akan lebih besar lagi. Ini baru mengenai sektor transportasi dan rekreasi.”
Sementara itu, asumsi konsumsi rumah tangga DKI Jakarta berdasarkan harga berlaku untuk tahun 2023 mencapai Rp2.153 triliun. Artinya, jika WFH menyebabkan pendapatan sektor hotel dan restoran menurun sekitar 30 persen, maka potensi kehilangan pendapatan tambahan bisa mencapai Rp98,9 triliun.
