Anggota Komisi XII DPR RI Ridwan Andi Wittiri meminta perhatian serius terhadap meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang kini menyerang tiga provinsi prioritas di Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Menurut data terakhir yang dikemukakan Ridwan, lebih dari 2.000 titik panas terdeteksi tersebar di seluruh wilayah Kalimantan, dengan konsentrasi tertinggi berada di Kalimantan Tengah.
Asap tebal telah menutupi Palangka Raya sejak pertengahan Agustus, sehingga jarak pandang di beberapa lokasi turun hingga kurang dari satu kilometer.
Akibat kondisi ini, ribuan warga dilaporkan mengalami gangguan saluran pernapasan akut (ISPA).
Ridwan menyatakan pada Jumat (21/8) bahwa kondisi tersebut bukan sekadar masalah cuaca melainkan menyangkut keselamatan dan hak atas kesehatan masyarakat.
Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, mengingat karhutla berulang sejak 1996.
Ridwan menilai jika alasan yang sama — seperti El Niño dan musim kemarau — selalu dijadikan penjelasan setiap tahun, maka perhatian harus diarahkan kepada kelemahan sistem antisipasi nasional.
Dia juga meminta percepatan upaya pemadaman serta perluasan operasi di lapangan.
Dalam hal ini, Ridwan menyebut apresiasi terhadap personel gabungan TNI, Polri, BNPB, dan Manggala Agni, namun menuntut percepatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan penambahan armada pemadaman udara, khususnya untuk menangani lahan gambut yang berisiko kebakaran bawah tanah.
Sebagai langkah hukum, Komisi XII mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap korporasi maupun individu yang sengaja membakar lahan.
Ridwan juga menuntut keterbukaan data pemantauan hotspot sehingga publik dapat mengakses informasi secara transparan.
Dari sisi kesehatan publik, ia meminta pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan menjamin ketersediaan masker dan fasilitas kesehatan.
Dia menyoroti kebutuhan respons cepat terkait kebijakan penutupan sekolah di zona terdampak berat, termasuk akses merata hingga ke daerah pelosok.
Ridwan mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada langkah darurat semata.
Menurutnya, DPR akan terus mengawal agar solusi menyentuh akar permasalahan, yakni tata kelola lahan gambut dan mekanisme pencegahan sejak dini.







