Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2026 menunjukkan hasil yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Nomor 204.S Tahun 2026 tertanggal 30 Juli 2026 tercantum bahwa Pemprov Kalsel memperoleh skor 64,390 dengan predikat “Baik”.
Namun peringkat provinsi ini menempatkan Kalsel di urutan ke-37 dari 38 provinsi di tingkat nasional, atau kedua dari bawah.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H. M. Syaripuddin, S.E., M.AP., yang juga dikenal sebagai Bang Dhin, menilai hasil tersebut sebagai peringatan serius bagi tata kelola perizinan daerah.
Menurut Syaripuddin, posisi rendah itu kontras dengan potensi ekonomi Kalsel yang besar di sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, kelautan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Ia menegaskan bahwa hambatan utama terletak pada birokrasi dan proses layanan yang belum cepat, transparan, dan terintegrasi sehingga belum memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Syaripuddin meminta Gubernur Kalsel melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) serta perangkat daerah terkait.
Menurutnya, seringkali sumbatan perizinan muncul karena lambatnya rekomendasi dan pertimbangan teknis antarinstansi, sehingga perlu pemetaan masalah yang rinci termasuk titik kendala, durasi penyelesaian, dan pihak yang bertanggung jawab.
Ia memberi contoh kinerja daerah lain yang bisa dijadikan percontohan, yaitu Pemerintah Kota Banjarbaru yang meraih nilai 87,960 dengan predikat “Sangat Baik” dan menempati peringkat 25 nasional pada kategori kota.
Untuk memperbaiki kinerja investasi provinsi, Syaripuddin mengusulkan serangkaian tindakan konkrit yang harus segera dijalankan oleh Pemprov.
Usulan pertama adalah melakukan audit komprehensif terhadap hasil penilaian BKPM RI untuk mengidentifikasi celah dan prioritas perbaikan.
Selanjutnya, ia mendorong evaluasi standar operasional prosedur dan pemangkasan batas waktu proses perizinan agar layanan menjadi lebih cepat.
Integrasi layanan antar-perangkat daerah dan peningkatan pemanfaatan sistem Online Single Submission (OSS) juga menjadi poin penting dalam rekomendasinya.
Syaripuddin mengusulkan pembentukan saluran pengaduan resmi bagi pelaku usaha serta publikasi dashboard pelayanan publik secara berkala untuk meningkatkan transparansi.
Ia juga menekankan perlu adanya peningkatan kompetensi dan integritas aparatur sipil negara yang menangani perizinan dan investasi.
DPRD Kalsel akan memanggil instansi terkait untuk meminta laporan evaluasi resmi dan memastikan bahwa anggaran promosi investasi serta digitalisasi pelayanan benar-benar berdampak nyata di lapangan.
Syaripuddin menegaskan bahwa promosi tanpa perbaikan birokrasi tidak efektif, dan menargetkan agar pada tahun berikutnya Kalsel keluar dari papan bawah dan masuk kategori “Sangat Baik” melalui birokrasi yang profesional dan melayani.







