Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo mengintensifkan langkah perlindungan dan layanan bagi warga negara Indonesia yang menetap di Jepang seiring pertumbuhan jumlah migran menjadi 260 ribu orang.
Pusat kegiatan itu berupa Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan di gedung KBRI Tokyo pada Sabtu, 29 Agustus 2026.
Acara tersebut mengumpulkan perwakilan berbagai komunitas untuk memberi masukan serta menilai mutu layanan konsuler secara langsung.
Dara Yusilawati, Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Tokyo, memimpin sesi yang membahas mekanisme penanganan keadaan darurat bagi warga.
Menurut Dara, pengembangan layanan daring terus dilakukan agar dokumen resmi dapat diproses lewat pos tanpa harus bertemu secara langsung.
Dalam forum, Dara juga mendorong tenaga kerja Indonesia agar tidak ragu melaporkan tindakan kekerasan fisik atau perundungan kepada aparat setempat.
Ia menegaskan prosedur kepolisian Jepang tersedia untuk menindaklanjuti laporan demi menjamin keselamatan dan kepastian hukum bagi pekerja.
Untuk mengantisipasi biaya tinggi pemulangan jenazah, KBRI merekomendasikan agar pekerja mempertimbangkan program asuransi tambahan.
Layanan tatap muka tetap disediakan untuk urusan yang membutuhkan kehadiran fisik seperti paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor, perekaman KTP, dan prosesi pernikahan.
Atase Imigrasi Tokyo, Andro Eka Putra, memaparkan prosedur pendaftaran fasilitas Affidavit bagi anak berkewarganegaraan ganda yang tinggal secara terbatas di Jepang.
Eka Dian Pratiwi, perwakilan Ikatan Perawat Muslim Indonesia, menyampaikan apresiasi atas tersedianya ruang dialog yang terbuka dari pihak kedutaan.
Sementara itu, Sastra Wijaya dari Ikatan Persaudaraan Trainee Indonesia Jepang menyoroti pentingnya kemudahan akses informasi ketenagakerjaan bagi para pekerja pemula.
Para peserta berharap penambahan kanal pengaduan dan sinergi dengan platform media sosial dapat memperluas jangkauan perlindungan bagi WNI di Jepang.







