Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PDI Perjuangan, Paoji Nurjaman, meminta agar proses penjaringan dan seleksi calon kepala desa diperketat menyusul penangkapan oknum Kepala Desa Tamanjaya, Kecamatan Ciemas, berinisial US atas perkara penyalahgunaan narkotika.
Paoji menyatakan kekecewaannya atas peristiwa tersebut dan menyoroti dampak negatifnya terhadap citra desa wisata di wilayah Dapil VI.
Ia mengingatkan bahwa aparatur pemerintahan desa seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat setempat dalam hal perilaku dan integritas.
Paoji menegaskan bahwa apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, pejabat desa harus menjalani proses hukum tanpa pengecualian.
“Atas nama pribadi dan DPRD, silakan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya pada Jumat (7/8/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi kepala desa lain agar tidak terlibat perkara narkotika.
Ia menyampaikan sikap partainya yang menyayangkan insiden tersebut dan meminta agar sanksi ditegakkan apabila bukti mendukung adanya pelanggaran.
Paoji juga menyerukan penguatan pengawasan kolektif antara DPRD, pemerintah daerah, kepolisian, dan organisasi masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba.
Menurutnya, upaya tersebut penting karena sebelumnya telah muncul inisiatif dari beberapa organisasi masyarakat di Dapil VI yang menolak peredaran narkoba.
“Kita harus bergotong-royong melakukan pengawasan. DPRD, pemerintah, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat harus bergabung,” katanya.
Paoji menilai masih adanya kasus narkoba mengindikasikan perlunya penguatan dan kontinuitas pengawasan serta penanganan yang lebih serius.
Sebagai langkah preventif, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk memastikan pemeriksaan kesehatan, termasuk tes narkoba, dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam proses seleksi calon kepala desa.
Ia memperingatkan agar pemeriksaan tersebut tidak sekadar formalitas administratif tetapi benar-benar valid dan transparan.
Paoji mengingatkan posisi strategis kepala desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga calon yang dipilih harus memiliki kondisi kesehatan dan integritas yang baik.
Dia menambahkan bahwa pada 2027 diperkirakan sekitar 220 desa di Kabupaten Sukabumi akan menghadapi proses pemilihan kepala desa, sehingga penyaringan calon perlu dilakukan secara serius.







