Bupati Landak Karolin Margret Natasa memerintahkan percepatan pelaksanaan program pendidikan kesetaraan untuk warga binaan yang sedang ditampung di Lapas.
Ia menegaskan agar hambatan administratif dan birokrasi tidak menjadi penghalang pemenuhan hak dasar pendidikan bagi mereka.
Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak menunjukkan terdapat 199 warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan tingkat dasar (SD).
Pemerintah Daerah merencanakan fasilitas pendidikan lewat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk menjangkau warga binaan tersebut.
Karolin menyambut inisiatif itu dan menegaskan bahwa akses pendidikan merupakan hak setiap warga negara, termasuk mereka yang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
Ia meminta kejelasan prosedural, apakah diperlukan nota kesepahaman tertulis atau cukup izin prinsip dari kepala Lapas, dengan prioritas agar proses pembelajaran dapat segera dimulai.
Instruksi itu disampaikan pada Kamis (23/7) ketika Karolin menekankan perlunya koordinasi cepat dan proaktif antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak dengan pihak Lapas.
Aspek teknis administrasi diminta menjadi prioritas agar pelaksanaan program tidak tertunda oleh prosedur yang berlarut-larut.
Melalui program pendidikan kesetaraan ini, Karolin berharap warga binaan memperoleh ijazah dan bekal pengetahuan yang memadai saat kembali berintegrasi ke masyarakat.







