Anggota Komisi VIII sekaligus anggota Badan Legislasi DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, meminta agar pembahasan RUU Perampasan Aset difokuskan kembali pada tujuan dasarnya.
Ia menilai jika targetnya memang untuk memiskinkan pelaku korupsi, instrumen hukum yang ada saat ini sejatinya telah memadai.
Kariyasa menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dioptimalkan untuk mempercepat penanganan aset hasil tindak pidana korupsi.
Dalam situasi darurat, menurutnya pemerintah dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), bukan Peraturan Presiden, sebagai langkah hukum cepat.
Ia mengingatkan bahwa praktik penyitaan aset saat status tersangka pernah dilakukan, sehingga penerapan aturan yang tersedia menjadi krusial sebelum mengesahkan regulasi baru.
Secara pribadi, politisi PDI Perjuangan asal Desa Busungbiu, Buleleng itu menyatakan dukungan terhadap RUU Perampasan Aset sebagai penguatan fondasi hukum.
Namun ia menegaskan bahwa regulasi apa pun tidak akan efektif tanpa integritas aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.
Kariyasa menyoroti menurunnya kepercayaan publik seiring maraknya kasus korupsi yang menyeret unsur di dalam lembaga penegak hukum.
Ia menyebutkan contoh-contoh kasus yang terjadi di Kejaksaan, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai faktor yang merusak kepercayaan masyarakat.
Bagi Kariyasa, persoalan utama bukan semata ketiadaan undang-undang perampasan aset, melainkan komitmen bersama untuk membersihkan institusi negara dari praktik koruptif.
Ia mengajak publik untuk mendesak penegakan hukum yang tegas dan bersih dengan memaksimalkan perangkat hukum yang sudah tersedia saat ini.
Menurutnya, tuntutan publik seharusnya difokuskan pada penerapan undang-undang yang ada secara maksimal sebelum mendorong pengesahan aturan baru.







