I Ketut Kariyasa Adnyana, anggota Komisi VIII DPR RI dari Dapil Bali, memperingatkan tren penurunan anggaran Kementerian Agama yang terjadi hampir setiap tahun.
Ia menegaskan pemerintah perlu menyampaikan kondisi keuangan negara secara jujur dan realistis kepada publik.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI Nasaruddin Umar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).
Kariyasa mengkhawatirkan pemangkasan anggaran terutama pada Pos Direktorat Jenderal dan sektor pendidikan keagamaan akan menghambat program strategis peningkatan kualitas SDM.
Ia mengingatkan bahwa kegagalan merealisasikan program yang dijanjikan berpotensi merusak kepercayaan publik dan hubungan kerja dengan DPR.
Di sisi lain, Kariyasa memberikan apresiasi atas respons cepat Menteri Agama yang segera berkoordinasi dengan pimpinan DPR untuk memperjuangkan kelanjutan insentif tunjangan bagi guru agama.
Wakil rakyat ini juga menyoroti dampak kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen bagi pemerintah daerah yang akan mulai berlaku pada 2027.
Menurutnya, banyak pemerintah daerah mungkin kesulitan memenuhi ketentuan tersebut sehingga perlu disiapkan langkah mitigasi agar tidak berdampak buruk pada keberlangsungan tenaga PPPK dan guru non-ASN.
Sebagai upaya mengatasi keterbatasan anggaran, Kariyasa mendorong Kemenag melakukan lompatan inovasi, termasuk merombak paradigma kurikulum pendidikan agama.
Ia menekankan pentingnya membekali lulusan pendidikan keagamaan dengan kemampuan adaptif terhadap perubahan demografi global dan kebutuhan dunia kerja internasional.
Kariyasa melihat peluang pasar tenaga kerja luar negeri yang belum tergarap maksimal, antara lain di Rusia, Polandia, dan Jepang.
Oleh karena itu, menurutnya keterbatasan anggaran harus diimbangi kebijakan inovatif agar lulusan pendidikan keagamaan memiliki daya saing di tingkat global.







