Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan agar penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dinilai dengan pemahaman kontekstual terhadap praktik lokal dan kondisi alam setempat.
Pernyataan itu disampaikan setelah ia mendapat laporan dari pejabat kecamatan dan tokoh masyarakat mengenai pola pembukaan lahan tradisional yang masih berlangsung di sejumlah wilayah.
Menurut Lasarus, masyarakat setempat membuka ladang dengan cara membakar yang telah diatur dalam peraturan daerah.
Izin tradisional itu memperbolehkan setiap kepala keluarga membuka lahan hingga 2 hektare, dengan mekanisme pengawasan secara gotong royong untuk mencegah kebakaran meluas.
Dia menilai praktik ini biasanya dilakukan secara terkendali, tetapi musim kemarau yang panjang tahun ini meningkatkan risiko agar api menjadi sulit dikendalikan.
Lasarus menegaskan bahwa warga memiliki kepentingan besar untuk menahan api karena lahan tersebut menjadi sumber penghidupan mereka.
Ia juga mengingatkan agar tidak langsung menyematkan tuduhan kepada masyarakat lokal tanpa menelaah fakta dan pola pembakaran yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Dalam penjelasannya di Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (23/8/2026), Lasarus mengungkapkan bahwa ada kecenderungan simplifikasi penyebab karhutla dalam sejumlah laporan.
Lebih jauh, Lasarus membedakan karakter lahan mineral dan gambut sebagai titik penting dalam diskusi karhutla.
Menurutnya, lahan mineral umumnya menyebabkan kebakaran singkat yang cepat padam, sedangkan gambut menimbulkan masalah berkepanjangan karena sifatnya yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan.
Ia menegaskan pula bahwa masyarakat lokal di wilayah itu umumnya tidak membuka ladang di lahan gambut karena jenis tanah tersebut tidak cocok untuk menanam padi.
Dalam kerangka mitigasi, Lasarus meminta kebijakan yang mempertimbangkan solusi praktis bagi warga apabila pembakaran lahan hendak dilarang.
Contohnya, pemerintah harus memastikan ketersediaan cadangan pangan atau dukungan lain agar kebutuhan hidup masyarakat tidak terganggu jika mereka dilarang berladang dengan cara tradisional.
Politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu menekankan perlunya titik temu antara upaya pengendalian karhutla dan jaminan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat lokal.







