Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S. menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak boleh terpusat hanya pada upaya pemadaman ketika api sudah muncul.
Pernyataan itu disampaikannya dalam wawancara bersama TVR Parlemen yang dikutip Minggu (5/7/2026).
Rokhmin menilai solusi jangka panjang mesti diarahkan pada pencegahan melalui penyelesaian akar permasalahan karhutla.
Menurutnya, langkah pencegahan meliputi edukasi publik, pemberdayaan masyarakat, penguatan teknologi pencegahan, serta penegakan hukum yang berkeadilan.
Ia mengingatkan bahwa karhutla adalah persoalan berulang tahunan sehingga tidak cukup ditangani secara parsial atau reaktif.
Untuk itu, ia menyerukan kolaborasi lintas pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, serta komunitas di lapangan.
Rokhmin membedakan perlakuan terhadap pelaku pembakaran berdasarkan motif dan kapasitas pelaku.
Ia mengatakan masyarakat kecil yang membakar karena tertekan kondisi ekonomi harus dihadapi dengan pendekatan persuasif seperti penyuluhan, pendampingan, dan pemberian alternatif mata pencaharian yang ramah lingkungan.
Sebaliknya, terhadap korporasi yang sengaja membuka lahan dengan pembakaran demi keuntungan bisnis, ia menuntut penegakan hukum tanpa toleransi.
Rokhmin menegaskan hukum harus ditegakkan seberat-beratnya secara adil untuk memberikan efek jera terhadap pelaku korporasi.
Selain aspek hukum dan sosial, ia juga menyoroti pentingnya penerapan solusi teknis pencegahan di lapangan.
Sebagai contoh, ia mengacu pada penerapan sistem sekat parit atau kanal blocking di Malaysia untuk menjaga kelembapan lahan gambut dan mencegah penyebaran api.
Menurutnya, kombinasi tindakan teknis dan program sosial menjadi kunci agar upaya pencegahan tidak hanya mengandalkan pemadaman dari udara.
Rokhmin menyatakan langkah-langkah tersebut mendukung dorongan Komisi IV DPR RI agar lahir kebijakan penanganan karhutla yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.
Ia merumuskan empat pilar yang harus menjadi tumpuan perlindungan hutan dan lahan Indonesia: edukasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi warga sekitar hutan, penguatan teknologi pencegahan, serta penegakan hukum yang konsisten.
Penutup pernyataannya kembali menekankan bahwa pencegahan dari sumber persoalan adalah cara yang tepat untuk menjaga lingkungan hidup, kesehatan anak-anak, dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Rokhmin mengingatkan agar karhutla tidak diperlakukan semata sebagai bencana tahunan, melainkan diatasi sejak akar masalahnya agar tidak terus berulang setiap musim kemarau.







