Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap kampanye antikorupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemkab juga menyampaikan kesiapan untuk berpartisipasi dalam Program Pariwara Antikorupsi Tahun 2026.
Program itu merupakan rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPK.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bekasi, Nano Setiana, menyatakan pemerintah daerah akan aktif menyelenggarakan kampanye edukasi antikorupsi selama mengikuti program tersebut.
Menurut Nano, upaya ini ditujukan agar masyarakat lebih memahami pentingnya menolak praktik suap, gratifikasi, pungli, serta penyalahgunaan fasilitas negara.
Ia menilai Pariwara Antikorupsi menjadi kesempatan strategis untuk memperluas penyuluhan antikorupsi, khususnya kepada perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
Nano mengatakan momen ini penting bagi unit pelayanan publik untuk menampilkan materi edukasi terkait antikorupsi dan gratifikasi.
Ia menekankan bahwa kampanye tidak boleh berhenti pada bentuk seremonial atau lomba pembuatan konten semata.
“Intinya setiap perangkat daerah harus mampu membuat konten edukasi antikorupsi, memperkenalkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat,” kata Nano.
Dengan keterlibatan dalam Pariwara Antikorupsi 2026, diharapkan masyarakat semakin berani menolak segala pemberian yang berpotensi menjadi gratifikasi.
Program ini juga diharapkan mendorong terciptanya pelayanan publik yang transparan, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis, 9 Juli 2026.







