SIMALUNGUN, Jenggala – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Dr H Bahrum Saleh MA, mengingatkan seluruh jajarannya, termasuk Kepala KUA dan Kepala Madrasah (Kamad), agar bekerja secara profesional dan sesuai regulasi, serta tidak melakukan pungutan liar (pungli), korupsi dan gratifikasi saat memberikan layanan masyarakat.
Himbauan itu diungkapkan Kakan Kemenang Simalungun, Bahrum Saleh, didampingi Kasubag Tata Usaha (TU) Dedi Kuswandi, S.PdI, MM dan Kasi Bimas Islam, H Abdul Wahab Nasution, S.Ag, MM, kepada Waspada, di ruang kerjanya, Selasa (14/4) sore.
“Tidak ada pungli atau bentuk KKN di lingkungan Kantor Kemenag Simalungun,” kata Bahrum Saleh.
Bahrum menegaskan ke jajarannya, bekerjalah secara profesional sesuai regulasi atau aturan yang ada. Tingkatkan pembinaan diri sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan santun.
Selain itu, dia juga meminta perbaiki sistem birokrasi menuju wilayah bebas dari korupsi, tidak melakukan pungli dan pengutipan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku, mempersiapkan SDM yang berkualitas untuk birokrasi bersih melayani.
Menyikapi ini, Kasubag TU, Dedi Kuswandi, mengatakan pihak Kantor Kemenag Simalungun telah melayangkan surat edaran ke seluruh jajaran, seperti Kasi dan Penyelenggara zakat/wakaf, Kepala KUA dan Kepala Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun. Kemudian tembusan surat edaran tersebut disampaikan juga ke Inspektorat Kementerian Agama RI di Jakarta dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumut di Medan.
Surat edaran yang dilayangkan merujuk surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2026 tentang pencegahan Korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kankemenag Simalungun.
- Kasi dan Penyelenggara melaksanakan kegiatan dalam rangka serapan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya pungli/gratifikasi dan lain serta melakukan monitoring terhadap stakeholder di bawahnya secara berkala.
- Kepala KUA Kecamatan melaksanakan tupoksi sesuai dengan peraturan berlaku tanpa adanya pungli/gratifikasi, memberikan layanan pencatatan pernikahan sebaik-baiknya dan tidak memberdayakan di luar jabatan penghulu untuk kegiatan pencatatan pernikahan, memeriksa berkas Catin (Calon Pengantin) dan penerbitan duplikat kutipan akta nikah (Buku Nikah) dengannaebaik-baiknya.
- Kepala Madrasah (Kamad) MAN/MTsN/MIN, diminta melaksanakan tupoksi sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya pungli/gratifikasi, tidak mencari keuntungan pada pengadaan barang dan jasa serta kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang telah ditanggung pada anggaran DIPA, menghindari transaksi / jual beli terkait balnko ijazah, rapot dan lainnya.
“Surat edaran ini sudah dilayangkan ke KUA di 31 Kecamatan serta ke semua Kepala Madrasah Negeri di Simalungun,” kata Dedi.
Terkait adanya isu pungutan biaya nikah yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Bosar Maligas, Bahrum Saleh menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan berita acara pemeriksaannya (BAP) telah diteruskan ke Kanwil Kemenag Sumut.
Kemudian, terkait isu pungutan yang dikaitkan dengan LBH yang bekerjasama dengan Kemenag Simalungun, Bahrum Saleh, memastikan bahwa isu itu tidak benar. (wsp/a06/d2)
Jenggala







